Rosim Bersuara, Sekda Disorot: Welly Adiwantra dan Luka Birokrasi Lampung Tengah

Rembes.com, Bandar Lampung – Birokrasi, pada akhirnya, bukan hanya soal jabatan. Ia adalah tentang kepercayaan.

Dan di Lampung Tengah, kepercayaan itu sedang diuji.

Pasca operasi tangkap tangan KPK yang sempat mengguncang pemerintahan daerah, ruang birokrasi menjadi lebih sensitif dari biasanya.

Publik tidak lagi melihat jabatan sebagai sekadar struktur administratif, tetapi sebagai arena yang harus bersih dari bayang-bayang konflik kepentingan.

Belum satu polemik mereda, polemik lain muncul ke permukaan.

Di tengah situasi itu, satu nama berdiri di pusat sorotan Welly Adiwantra.

Sebagai Sekretaris Daerah jabatan tertinggi dalam struktur birokrasi kabupaten setiap dinamika yang menyentuh posisinya dengan cepat menjadi konsumsi publik.

Ia bukan hanya pejabat, tetapi simbol bagaimana pemerintahan dijalankan. Namun sorotan itu tidak datang tiba-tiba.

Jejaknya sebagai mantan Kepala BKPSDM Kota Metro ikut terbawa. Isu honorer fiktif yang pernah mencuat di masa jabatannya kembali diingat publik, bersamaan dengan munculnya polemik baru dugaan tumpang tindih kewenangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Penunjukan Plt Kepala Dinas BMBK hingga Plh Kepala Dinas Pendidikan menjadi bahan perdebatan.

Bukan semata soal siapa yang menjabat, tetapi soal batas sampai di mana kewenangan birokrasi boleh berjalan?

Di tengah riuh itu, satu suara terus muncul konsisten, keras, dan tak pernah benar-benar hilang.

Namanya: Rosim Nyerupa.

Ia bukan pejabat. Tidak punya jabatan formal dalam struktur kekuasaan. Tapi justru dari luar lingkar itulah, suaranya menemukan ruang.

Rosim datang dari tradisi yang berbeda gerakan mahasiswa. Ia ditempa di FISIP Universitas Lampung, lalu dibentuk dalam kultur intelektual dan kaderisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bandar Lampung ruang yang akrab dengan kritik, debat, dan keberanian bersuara tanpa ia mengeluh, pesannya lantang kepada adik-adik mahasiswa, amun agouw jaddei jimouw, Nedes, Nemen, Nerimo.

Sejak muda, ia bukan tipe aktivis yang hanya bicara di ruang diskusi. Ia turun ke jalan, menghadang kekuasaan secara langsung.

Pada era Gubernur Muhammad Ridho Ficardo, Rosim pernah berdiri di barisan depan demonstrasi mahasiswa.

Dalam satu momen yang banyak diingat, ia menghadang langsung rombongan gubernur dalam kunjungan kerja di Lampung Tengah mendesak pemerintah mengambil sikap tegas terhadap konflik agraria yang melibatkan korporasi besar.

Ia bahkan pernah berhadapan langsung dalam forum dengan pihak perusahaan, menyampaikan tuntutan secara terbuka sebuah posisi yang tidak banyak dipilih orang.

Sejak saat itu, satu hal menjadi konsisten, Rosim selalu mengambil posisi berseberangan ketika ia melihat ada yang perlu dikritik.

Di era Gubernur Arinal Djunaidi, kritik itu tidak mereda. Ia justru menjadi lebih tajam.

Program “Lampung Berjaya” pernah ia sebut kehilangan makna substantif. Ia menggambarkannya dengan istilah yang kemudian viral “cai bucai” sebuah sindiran terhadap pembangunan yang dianggap lebih sibuk pada citra dibanding realitas.

Jalan rusak, pelayanan publik yang lemah, harga komoditas petani yang tidak stabil semua ia angkat sebagai potret ketimpangan yang belum terselesaikan.

Kini, sebagai Direktur Eksekutif Puskada Lampung Tengah, Rosim tidak lagi berdiri di jalanan. Tapi suaranya tetap berada di ruang publik lebih terstruktur, namun tetap tajam.

Dan dalam setahun terakhir, satu nama yang paling sering ia kritik adalah Welly Adiwantra.

Kritik itu bahkan sudah dimulai sejak awal.

Saat seleksi Sekda Lampung Tengah dibuka pada Mei 2025, Rosim mempertanyakan independensi prosesnya. Ia melihat ada bayang-bayang kedekatan kekuasaan yang terlalu kuat.

Ia bahkan menyampaikan sindiran yang kemudian banyak diingat jika memang sudah ditentukan, mengapa harus ada seleksi?

Ketika Welly akhirnya dilantik, Rosim kembali melontarkan kritik yang lebih tajam.

“Bukan bupati melantik sekda, tetapi kakak melantik adik.”

Kalimat itu menyebar cepat. Keras, politis, dan mengundang perdebatan.

Namun di balik diksi yang tajam, ada pesan yang lebih dalam bahwa jabatan publik tidak cukup hanya sah secara administratif, tetapi juga harus bersih dari persepsi konflik kepentingan.

Kritik itu tidak berhenti di sana.

Saat kasus dugaan honorer fiktif Kota Metro mulai ditangani aparat penegak hukum, tekanan publik meningkat.

Nama Welly ikut diperiksa, dan Rosim menjadi salah satu yang paling aktif mendorong transparansi proses hukum.

Ia mendatangi Polda, mempertanyakan perkembangan perkara, dan mengingatkan bahwa kasus semacam ini bukan sekadar kesalahan administratif.

“Ini bom waktu birokrasi,” katanya.

Ketika proses hukum berjalan lambat, ia kembali menyindir.

“Jangan sampai audit berubah jadi parkiran perkara.”

Bahasanya sederhana, tapi tepat sasaran mudah dipahami, mudah diingat.

Belum selesai satu isu, ia kembali membuka ruang kritik baru dugaan overlapping kewenangan Sekda.

Kali ini, pendekatannya berbeda. Ia membawa istilah akademik seperti overlapping authority dan ultra vires ke ruang publik menjelaskan bahwa persoalan birokrasi tidak hanya soal etika, tetapi juga soal ketertiban administrasi.

“Kalau kewenangan mulai tumpang tindih, itu tanda pemerintahan masuk ke lorong krisis,” ujarnya.

Pada titik ini, dinamika antara Rosim dan Welly tidak lagi sekadar soal dua individu.

Ia berubah menjadi gambaran yang lebih besar tentang bagaimana publik hari ini semakin kritis, semakin berani mempertanyakan, dan tidak lagi menerima kekuasaan secara utuh tanpa evaluasi.

Birokrasi kini tidak hanya diukur dari legalitas, tetapi juga dari legitimasi moral.

Dan di tengah sistem yang terus bergerak, Rosim memilih satu posisi yang tidak mudah tetap berada di luar lingkar kekuasaan.

Menjadi suara yang mengganggu, ketika yang lain mulai nyaman. Karena dalam setiap kekuasaan, selalu ada satu hal yang paling dibutuhkan mereka yang tidak diam.

Tangan terkepal maju kemuka, fastabiqul khairat, Yakinlah keimanan berpondasi dengan usaha, akan sampai dengan ridho Allah SWT. Lawan tirani!