Legislator Titip Harapan kepada HKTI Baru: Saat Petani Menanti Solusi di Tengah Musim Kemarau

Dua Anggota DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati dan Diah Dharma Yanti. Foto: Wildanhanafi/rembes.com.

Rembes.com, Bandar Lampung – Di tengah ancaman musim kemarau yang mulai dirasakan petani di sejumlah daerah, harapan baru disematkan kepada kepengurusan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026–2031.

Kembalinya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebagai Ketua DPD HKTI Lampung dinilai menjadi momentum memperkuat kolaborasi demi meningkatkan kesejahteraan petani.

Anggota DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati mengatakan petani membutuhkan lebih dari sekadar program.

Menurut dia, mereka memerlukan solusi nyata terhadap persoalan yang selama ini dihadapi, mulai dari keterbatasan air saat kemarau hingga kebutuhan sarana produksi.

“Selamat kepada Pak Gubernur yang kembali menjadi Ketua HKTI Lampung. Harapan kami sesuai slogan HKTI, petani makmur, HKTI jaya,” kata legislator dari daerah pemilihan Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji itu, Jumat, 31 Juli 2026.

Condrowati mengingatkan musim kemarau yang akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan perlu diantisipasi sejak dini.

Ia mengajak petani membangun embung atau kolam penampungan air sebagai cadangan untuk menjaga keberlangsungan usaha tani.

“Kalau memungkinkan buat embung-embung kecil sebagai penampungan air. Apa pun tanamannya, keberadaan cadangan air akan sangat bermanfaat ketika musim kemarau,” ujarnya.

Menurut dia, berbagai persoalan petani akan terus dikomunikasikan bersama pengurus HKTI dan Pemerintah Provinsi Lampung agar segera mendapat solusi.

Ia meyakini kolaborasi antara pemerintah, organisasi tani, dan petani menjadi kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian di Lampung.

Optimisme serupa disampaikan Anggota DPRD Lampung Diah Dharma Yanti.

Legislator dari daerah pemilihan Lampung Timur itu menilai visi yang dibawa kepengurusan baru HKTI menunjukkan komitmen memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan alat dan mesin pertanian.

“Harapannya ke depan dengan dipimpin Pak Gubernur sebagai Ketua HKTI, petani di Lampung semakin sejahtera, semakin maju, dan pertanian di Lampung semakin jaya,” katanya.

Diah mengaku selama setahun terakhir rutin berkeliling ke 15 kecamatan dan lebih dari 100 desa di Kabupaten Lampung Timur.

Dari kunjungan tersebut, ia menemukan masih banyak persoalan yang dikeluhkan petani, terutama terkait kesiapan menghadapi musim kemarau.

“Saya sudah berkeliling bersama anggota Komisi IV DPR RI di 15 kecamatan dan lebih dari 100 desa. Memang masih ada beberapa persoalan yang dihadapi petani, tetapi saya optimistis persoalan itu dapat diakomodasi karena program Ketua HKTI yang baru sangat baik,” ujarnya.

Ia mengatakan Lampung juga memperoleh berbagai bantuan dari aspirasi anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Bantuan tersebut meliputi alat dan mesin pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan irigasi perpompaan, traktor roda empat, combine harvester, bantuan peternakan ayam beserta kandang dan pakan, hingga paket sarana produksi pertanian.

Menurut Diah, bantuan itu mulai dirasakan manfaatnya oleh sejumlah kelompok tani karena mampu meningkatkan produktivitas usaha pertanian.

Sebelumnya, Rahmat Mirzani Djausal kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Lampung periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah HKTI Provinsi Lampung di Balai Keratun, Bandar Lampung, Jumat, 31 Juli 2026.

Mirza menegaskan HKTI akan disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Lampung agar mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan petani.

Menurut dia, HKTI tidak hanya menjadi wadah berhimpun, tetapi juga harus berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan petani, pelaku usaha, dan pemerintah.

“Ke depan program-program yang sejalan dengan visi HKTI akan menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung. Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. HKTI harus menjadi jembatan antara petani, pengusaha, dan pemerintah,” kata Mirza.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *