Mirza Ingin Program HKTI dengan Pemprov Lampung untuk Dongkrak Kesejahteraan Petani

Rembes.com, Bandar Lampung – Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026-2031, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan program-program HKTI akan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Pernyataan itu disampaikan Mirza yang juga menjabat Gubernur Lampung saat Musyawarah Daerah HKTI Provinsi Lampung di Balai Keratun pada Jumat, (31/7/2026).

Menurut Mirza, organisasi petani tidak cukup hanya menjadi wadah penyampai aspirasi, tetapi harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pertanian dari hulu hingga hilir.

“Ke depan program-program yang sejalan dengan visi HKTI akan menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung. Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. HKTI harus menjadi jembatan antara petani, pengusaha, dan pemerintah,” kata Mirza.

Ia mengatakan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Lampung. Dari sekitar 3,3 juta hektare luas wilayah, sebanyak 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk berbagai komoditas pertanian.

Sementara sekitar 60 persen dari 2,4 juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Karena itu, menurut Mirza, kesejahteraan petani akan menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau petaninya sejahtera, desa bergerak, ekonomi daerah juga akan tumbuh,” ujarnya.

Mirza mengaku telah mengikuti perjalanan HKTI sejak 2007 saat organisasi itu dipimpin Prabowo Subianto di tingkat nasional.

Dari organisasi tersebut, kata dia, lahir berbagai gagasan mengenai ketahanan pangan, penguatan koperasi, hingga peningkatan kesejahteraan petani.

Selama memimpin HKTI Lampung pada periode sebelumnya, Mirza mengaku menemukan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi petani, mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi, harga hasil panen yang kerap anjlok saat panen raya, hingga rendahnya pendapatan petani.

Ia menyebut keuntungan bersih petani padi sebelumnya rata-rata hanya sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan. Kondisi itu membuat banyak keluarga petani kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, membiayai pendidikan anak, hingga memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

Menurut dia, persoalan tersebut berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan.

Untuk mengatasinya, HKTI bersama Pemerintah Provinsi Lampung mendorong sejumlah program peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.

Salah satunya melalui distribusi Pupuk Organik Cair (POC) ke sekitar 2.000 desa yang ditargetkan mampu meningkatkan hasil panen antara 15 hingga 30 persen.

Pemerintah juga mendorong peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bagi komoditas seperti gabah, jagung, dan singkong agar petani memperoleh harga jual yang lebih menguntungkan.

Mirza mengklaim kebijakan tersebut mulai berdampak terhadap peningkatan pendapatan petani.

“Kalau dulu keuntungan petani hanya sekitar Rp2,4 juta per musim, sekarang bisa mencapai Rp15 juta sampai Rp40 juta, tergantung komoditas dan luas lahannya,” katanya.

Selain itu, HKTI mendukung pembangunan infrastruktur pascapanen melalui penyediaan 500 unit mesin pengering (dryer) di berbagai sentra produksi.

Pemerintah juga berencana membangun silo penyimpanan gabah berkapasitas sekitar 1.000 ton di setiap kecamatan agar petani dapat menyimpan hasil panen ketika harga belum menguntungkan.

Menurut Mirza, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi hilirisasi pertanian yang tetap menempatkan kesejahteraan petani sebagai prioritas.

“Hilirisasi tidak boleh merugikan petani. Produktivitas harus meningkat sehingga industri memperoleh bahan baku yang kompetitif, sementara petani tetap menikmati keuntungan yang lebih besar,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, HKTI turut mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung yang menyiapkan 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani sebagai upaya memutus rantai kemiskinan di pedesaan.

Mirza berharap HKTI mampu menjadi motor kolaborasi antara petani, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mewujudkan sektor pertanian yang modern, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.