Data Tak Sinkron, Harapan Siswa SMAN Unggulan di Lampung Terancam Pupus

Rembes.com, Bandar Lampung – Harapan itu sempat tumbuh ketika kartu ujian sudah di tangan. Namun bagi sejumlah siswa di Lampung, harapan masuk SMA Negeri unggulan justru runtuh di tengah jalan bukan karena gagal tes, melainkan karena data yang tak sinkron.

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Provinsi Lampung kembali menuai sorotan.

Sejumlah orang tua dan peserta mengeluhkan mekanisme verifikasi domisili yang dinilai tidak sejalan antara aplikasi SPMB dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Sejumlah peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos verifikasi sistem bahkan telah memperoleh kartu ujian, tiba-tiba berubah status menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah diverifikasi Disdukcapil.

“Anak saya sudah siap ikut tes. Tiba-tiba dibatalkan. Kami bingung, ini salah siapa?” kata seorang wali murid yang meminta namanya dirahasiakan.

Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Jika verifikasi domisili menjadi penghalang di jalur unggulan, para orang tua cemas hal yang sama akan terjadi saat pendaftaran SMA Negeri reguler yang juga menggunakan basis data Disdukcapil.

Di sejumlah sekolah unggulan di Bandar Lampung, pembatalan terjadi pada puluhan peserta. Fenomena serupa disebut meluas di berbagai SMA unggulan lain di provinsi ini.

Bagi siswa, pembatalan itu bukan sekadar status administratif.

Ia datang setelah proses panjang mengunggah berkas, menunggu verifikasi, hingga mempersiapkan diri menghadapi ujian.

“Saya sudah dinyatakan lengkap, sudah dapat kartu ujian. Tapi tiba-tiba dibilang data bermasalah,” ujar seorang peserta.

Data Dinas Pendidikan menunjukkan, jumlah pendaftar SMA unggulan mencapai 34.403 siswa.

Namun hanya sekitar 21.567 yang terverifikasi, sementara lebih dari 12 ribu lainnya terkendala administrasi.

Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang kesiapan sistem SPMB. Bagaimana mungkin peserta dinyatakan lolos hingga tahap kartu ujian, tetapi kemudian dibatalkan pada tahap berikutnya?

Di balik angka-angka itu, ada kecemasan yang nyata. Orang tua khawatir anak-anak mereka kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena persoalan sistem.

“Jangan sampai anak-anak ini tidak bisa sekolah. Ini menyangkut masa depan mereka,” ujar wali murid lainnya.

Sejumlah orang tua mendesak Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Mereka berharap ada solusi yang memastikan siswa yang terdampak tetap mendapatkan akses pendidikan.

Di tengah upaya pemerintah menekan angka putus sekolah, persoalan verifikasi data ini dinilai tidak bisa dianggap sepele.

Sebab bagi para siswa, ini bukan sekadar seleksi masuk sekolah.

Ini adalah tentang kesempatanyang seharusnya tidak hilang hanya karena data yang tak pernah mereka kendalikan.