Grafik Pendidikan Lampung Terus Naik, Mengapa Peringkatnya Jalan di Tempat?

Oleh: Abung Mamasa Pemimpin Redaksi Harian Kandidat

Rembes.coom, Bandar Lampung – Pagi itu, di sebuah desa di pedalaman Lampung, seorang anak berseragam putih abu-abu berpamitan kepada ibunya. Namun, ia bukan berangkat ke sekolah. Ia menuju kebun, membantu orang tua mencari nafkah.

Di sudut lain, seorang siswi yang bercita-cita menjadi perawat memilih mengubur mimpinya setelah menikah di usia muda.

Ada pula remaja yang memutuskan berhenti sekolah karena biaya transportasi lebih mahal daripada kemampuan ekonomi keluarganya.

Mereka mungkin tidak pernah membaca laporan statistik. Tidak mengenal istilah Harapan Lama Sekolah (HLS) ataupun Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Tetapi kisah mereka menjelaskan mengapa angka-angka itu bergerak begitu lambat.

Di balik setiap grafik pendidikan terdapat wajah manusia.

Dan di balik setiap peringkat nasional, ada ribuan mimpi yang tidak pernah sampai ke bangku SMA.

Selama lebih dari satu dekade, pendidikan selalu menjadi sektor yang mendapat perhatian besar.

Konstitusi mewajibkan sedikitnya 20 persen anggaran negara dialokasikan untuk pendidikan.

Amanat itu diterjemahkan melalui triliunan rupiah APBN maupun APBD yang terus mengalir setiap tahun.

Sekolah dibangun. Ruang kelas direnovasi. Guru mengikuti pelatihan.

Kurikulum berganti. Program baru bermunculan dengan nama dan slogan yang berbeda-beda.

Lampung pun tidak tertinggal dalam arus tersebut. Pemerintah daerah silih berganti meluncurkan inovasi pendidikan.

Infrastruktur bertambah, akses internet meluas, bantuan pendidikan diperbesar, hingga digitalisasi pembelajaran mulai diperkenalkan.

Jika ukuran keberhasilan hanya banyaknya kegiatan, Lampung tampak sedang bergerak maju.

Namun pembangunan tidak diukur dari seberapa ramai program dilaksanakan.

Ia diukur dari hasilnya.

Dan hasil itu berbicara melalui data.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan HLS Lampung meningkat dari 11,92 tahun pada 2012 menjadi 12,79 tahun pada 2025. Dalam tiga belas tahun, kenaikannya hanya 0,87 tahun.

Sementara RLS naik dari 7,30 tahun menjadi 8,61 tahun, bertambah 1,31 tahun.

Sepintas, angka tersebut terlihat menggembirakan.

Masalahnya, semua provinsi juga mengalami kenaikan.

Dalam pembangunan antardaerah, yang menentukan bukan sekadar naik atau tidak, melainkan siapa yang bergerak lebih cepat.

Di sinilah Lampung tertinggal.

Pada 2012, HLS Lampung berada di peringkat ke-29 nasional. Posisi itu sempat turun menjadi ke-30, lalu sejak 2018 hingga 2025 menetap di peringkat ke-31 dari 38 provinsi.

Delapan tahun berturut-turut tanpa perubahan.

Selama tiga belas tahun terakhir, Lampung tidak pernah sekalipun menembus 25 besar nasional.

RLS menunjukkan pola yang hampir sama. Selama lebih dari satu dekade, posisinya hanya berputar di kisaran peringkat ke-27 hingga ke-28 nasional.

Artinya, pendidikan memang membaik. Tetapi perbaikannya terlalu lambat.

Lampung terus melangkah, sementara daerah lain berlari lebih cepat.

Ironi itu semakin terlihat ketika angka nasional dijadikan pembanding.

Pada 2025, HLS Indonesia mencapai 13,30 tahun, sedangkan Lampung masih berada di angka 12,79 tahun. RLS nasional mencapai 9,07 tahun, sementara Lampung baru 8,61 tahun.

Selisihnya memang kurang dari satu tahun.

Namun dalam kompetisi pembangunan manusia, selisih kecil itulah yang membuat Lampung tetap tertahan di papan bawah.

Yang lebih mengkhawatirkan justru terdapat pada jarak antara HLS dan RLS yang mencapai 4,18 tahun.

Harapan Lama Sekolah menunjukkan seorang anak Lampung berpeluang menempuh pendidikan hingga hampir lulus SMA.

Namun kenyataannya, rata-rata penduduk dewasa hanya menyelesaikan pendidikan setingkat SMP. Selisih empat tahun itu bukan sekadar statistik.

Ia adalah cerita tentang anak-anak yang gagal menuntaskan pendidikan. Tentang keluarga yang lebih memilih anaknya bekerja daripada bersekolah.

Tentang perkawinan usia dini yang memutus cita-cita. Tentang kemiskinan yang terus menjadi alasan putus sekolah.

Tentang kesempatan yang tersedia, tetapi belum sepenuhnya dapat dijangkau.

Selama ini keberhasilan pembangunan pendidikan terlalu sering diukur dari jumlah kegiatan.

Berapa sekolah dibangun. Berapa ruang kelas diperbaiki. Berapa guru mengikuti pelatihan.

Berapa seminar diselenggarakan. Berapa anggaran berhasil diserap.

Padahal masyarakat tidak hidup dari laporan serapan anggaran. Masyarakat hanya ingin mengetahui satu hal sederhana apakah anak-anak mereka memiliki masa depan yang lebih baik.

Apakah lebih banyak yang lulus SMA?

Apakah semakin banyak yang masuk perguruan tinggi?

Apakah angka putus sekolah benar-benar turun?

Apakah lulusan lebih siap memasuki dunia kerja?

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu belum berubah secara signifikan, maka keberhasilan pembangunan pendidikan patut dievaluasi.

Karena anggaran hanyalah alat. Program hanyalah instrumen. Tujuan akhirnya tetap sama membangun manusia.

Kondisi ini juga menunjukkan persoalan pendidikan Lampung bukan lagi sekadar masalah teknis.

Selama tiga belas tahun, kepala daerah berganti. Kepala dinas berganti. Kurikulum berganti. Program berganti. Slogan berganti. Tetapi posisi Lampung hampir tidak berubah.

Ini adalah sinyal bahwa persoalan sudah bersifat struktural. Evaluasi tidak cukup berhenti pada pelaksanaan program.

Yang harus dikaji adalah arah kebijakan secara menyeluruh.

Apakah seluruh intervensi benar-benar berbasis data? Apakah daerah dengan angka putus sekolah tertinggi menjadi prioritas?

Apakah pemerintah memiliki target yang jelas untuk menaikkan posisi Lampung di tingkat nasional?

Ataukah keberhasilan selama ini hanya diukur dari grafik yang terus naik, tanpa melihat apakah daerah lain bergerak jauh lebih cepatcepat. Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah.

Ia menentukan kualitas tenaga kerja, produktivitas ekonomi, daya tarik investasi, hingga kemampuan sebuah daerah keluar dari kemiskinan.

Daerah dengan pendidikan yang rendah akan lebih sulit menciptakan tenaga kerja unggul.

Akibatnya, peluang investasi menyempit, lapangan kerja terbatas, dan kesejahteraan masyarakat bergerak lebih lambat.

Karena itu, memperbaiki pendidikan bukan hanya tugas dinas pendidikan.

Ia adalah investasi terbesar bagi masa depan Lampung.

Lampung sebenarnya tidak kekurangan modal. Sekolah bertambah, perguruan tinggi berkembang, akses digital semakin luas, dan anggaran pendidikan terus tersedia.

Yang masih perlu diperbaiki adalah keberanian mengubah cara berpikir.

Keberhasilan tidak lagi diukur dari banyaknya program, melainkan dari hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Berapa banyak anak yang bertahan hingga lulus SMA. Berapa yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi.

Berapa angka putus sekolah yang berhasil ditekan. Dan yang paling penting, seberapa jauh Lampung mampu keluar dari lingkaran papan bawah nasional.

Karena pada akhirnya, pendidikan bukan soal angka dalam laporan tahunan.

Pendidikan adalah tentang seorang anak yang tetap bisa duduk di bangku sekolah meski lahir dari keluarga sederhana.

Tentang mimpi yang tidak berhenti di kelas sembilan. Tentang masa depan yang seharusnya tidak ditentukan oleh tempat seseorang dilahirkan.

Selama masih ada anak-anak Lampung yang harus meninggalkan sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah, selama rata-rata lama sekolah masyarakat masih setara lulusan SMP, dan selama posisi Lampung tetap bertahan di papan bawah nasional, rapor pendidikan daerah ini belum layak disebut memuaskan.

Grafiknya memang terus naik.

Namun sudah saatnya yang naik bukan hanya grafiknya. Melainkan juga harapan, kesempatan, dan masa depan anak-anak Lampung.