RSUDAM Berbenah, Komisi V Tagih Satu Hal: Jangan Lagi Ada Pasien Terlantar

Rembes.com, Bandar Lampung — Komisi V DPRD Provinsi Lampung meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Selasa, 6 Oktober 2026.

Kunjungan itu menjadi bagian dari pengawasan terhadap kualitas pelayanan sekaligus pembenahan tata kelola rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan bersama sejumlah anggota komisi, di antaranya Deni Ribowo, Abdullah Surajaya, Puji Sartono, dan Ketut Romeo, melihat langsung sejumlah fasilitas pelayanan RSUDAM.

Rombongan diterima Direktur Utama RSUDAM Imam Ghozali bersama jajaran manajemen, termasuk Wakil Direktur Pendidikan, Pengembangan SDM dan Hukum Elitha M. Utari serta Wakil Direktur Umum dan Keuangan Hery Sadeli.

Yanuar mengatakan DPRD akan terus merespons berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan RSUDAM.

Menurut dia, rumah sakit tersebut bukan sekadar fasilitas kesehatan milik pemerintah, tetapi salah satu tumpuan masyarakat Lampung, terutama warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan dukungan negara.

“RSUDAM ini milik kita bersama, sehingga kita semua bertanggung jawab atas pengelolaannya. RSUDAM adalah wajah pelayanan kesehatan Provinsi Lampung, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu,” kata Yanuar di hadapan manajemen rumah sakit dan awak media.

Digitalisasi dan Efisiensi

Salah satu pembahasan dalam kunjungan itu menyangkut pengelolaan teknologi informasi dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Manajemen RSUDAM menjelaskan perubahan pola pengelolaan sejumlah sistem dilakukan untuk menjaga kebutuhan pelaporan kepada pemerintah pusat sekaligus mendukung operasional internal rumah sakit.

Pengelolaan secara internal sebelumnya disebut terkendala keterbatasan sumber daya manusia. Karena itu, sebagian sistem kembali dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Dari sisi anggaran, manajemen menyebut skema tersebut lebih efisien. Alokasi untuk pihak ketiga yang sebelumnya sekitar 2,5 persen turun menjadi sekitar 1,4 persen.Sejumlah aset teknologi, termasuk server dan perangkat pendukung, juga kini menjadi milik RSUDAM.

Komisi V kemudian melihat langsung sistem teknologi informasi yang digunakan rumah sakit.

Sistem tersebut memungkinkan pemantauan kinerja pegawai dan pejabat secara terpusat dan real-time.

Direktur Utama RSUDAM Imam Ghozali mengatakan transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem teknologi.

Menurut dia, digitalisasi harus berjalan beriringan dengan perubahan budaya kerja dan cara tenaga kesehatan memperlakukan pasien.

Konsep itu, kata Imam, diarahkan melalui modern order system yang menempatkan pelayanan humanis, patient-centered care, dan keselamatan pasien sebagai bagian utama.

Imam juga memasukkan nilai kearifan lokal Lampung, puakhi atau persaudaraan, sebagai salah satu fondasi budaya kerja di RSUDAM.

“Bayangkan kalau anak, istri, atau saudara kita sendiri yang masuk rumah sakit. Tentu kita ingin mereka mendapat pelayanan terbaik. Karena itu saya minta seluruh hospitalist, siapa pun pasien yang datang, anggap dan layani mereka sebagai saudara sendiri,” ujar Imam.

Waktu Tunggu Jadi Perhatian

Pembenahan juga menyasar titik layanan yang selama ini berkaitan dengan waktu tunggu pasien.

Di Instalasi Gawat Darurat (IGD), manajemen menyiagakan penanggung jawab dan perwakilan manajemen untuk mempercepat pengambilan keputusan terkait ketersediaan kamar rawat inap maupun rujukan.

Penjadwalan konsultasi dokter dan tindakan medis dibuat lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi pasien.

Sementara itu, layanan farmasi ditata melalui digitalisasi untuk mengurangi penumpukan antrean.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembenahan RSUDAM tidak hanya menyasar sistem di belakang layar, tetapi juga titik yang langsung bersentuhan dengan pasien

Menyiapkan RSUDAM sebagai Rumah Sakit Rujukan

Manajemen juga menyiapkan penguatan kapasitas RSUDAM sebagai rumah sakit rujukan.

Prioritas diberikan pada penguatan layanan medis dasar dan spesialis sebelum pengembangan fisik dalam skala lebih besar dilakukan.

Sejumlah fasilitas ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Di antaranya layanan onkologi terpadu yang mencakup pembangunan bunker dan fasilitas radioterapi serta pengembangan pain clinic atau klinik penanganan nyeri.

Untuk pembangunan dan pengadaan, manajemen menyatakan seluruh proses dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Setelah pemaparan, Komisi V bersama manajemen meninjau sejumlah ruang pelayanan dan fasilitas penunjang.

Peninjauan tersebut sekaligus untuk menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana yang masih memerlukan dukungan anggaran pemerintah daerah.

Direktur IT SIM RSUDAM Sony mengatakan server rumah sakit kini telah terintegrasi dengan seluruh layanan dan masih dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

“Ini bisa di-upgrade. Untuk penyimpanan memorinya juga tidak akan hilang karena setelah 1×24 jam akan menyimpan sendiri,” kata Sony.

Bagi Komisi V, pembenahan RSUDAM pada akhirnya akan diukur bukan dari banyaknya sistem baru yang dibangun, melainkan dari perubahan yang dirasakan pasien antrean yang lebih singkat, layanan yang lebih cepat, fasilitas yang tersedia, dan perlakuan yang lebih manusiawi.