Dua Kali Didemo, Kemenag Lampung Diuji Soal Keterbukaan Anggaran

Kanwil Kemenag Provinsi Lampung menggelar media gathering bersama insan pers.

Rembes.com, Bandar Lampung – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung menggelar media gathering bersama insan pers di Aula Sai Batin, Senin, 16 November 2026.

Kegiatan ini berlangsung setelah kantor tersebut dua kali didatangi massa Aliansi Lembaga Masyarakat Bersatu Kawal Aspirasi (ALAMBAKA) yang mempersoalkan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran dan proyek Tahun Anggaran 2024–2025.

Momentum tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah komunikasi publik yang dibangun Kemenag Lampung.

Apakah media gathering menjadi pintu masuk untuk memperkuat transparansi dan membuka persoalan yang dipertanyakan masyarakat, atau sebatas agenda silaturahmi antara birokrasi dan pers?

Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari tuntutan ALAMBAKA yang hingga kini meminta penjelasan terbuka mengenai sejumlah proyek dan pengelolaan anggaran di lingkungan Kemenag Lampung.

Dalam aksi keduanya, ALAMBAKA mendesak pemeriksaan dugaan pengondisian proyek pembangunan dan rehabilitasi Kantor Urusan Agama (KUA), serta rehabilitasi 21 madrasah senilai Rp44,6 miliar yang diduga melibatkan pihak-pihak dekat dengan pejabat internal.

Mereka juga meminta penjelasan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih dari Rp4 miliar pada kegiatan madrasah, termasuk nilai yang telah dikembalikan ke kas negara.

Selain itu, massa mendesak audit teknis independen terhadap pembangunan Gedung Asrama Haji senilai sekitar Rp51–52 miliar yang diduga memiliki ketidaksesuaian spesifikasi material.

ALAMBAKA turut mempersoalkan pemecahan anggaran Rp1,75 miliar menjadi 39 item yang terkonsentrasi pada empat penyedia, serta dugaan pemotongan dana madrasah. Kabupaten Pringsewu menjadi salah satu wilayah yang mereka minta untuk didalami.

Seluruh persoalan tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Dalam aksi sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain, menemui langsung massa dan berjanji menindaklanjuti seluruh tuntutan.

Ia mengaku telah mengirimkan surat balasan kepada ALAMBAKA, tetapi surat tersebut tidak sampai kepada pihak pengirim.

Kondisi ini justru memunculkan persoalan lain mengenai efektivitas komunikasi kelembagaan dengan masyarakat.

Zulkarnain juga menyatakan tidak akan melindungi aparatur sipil negara yang terbukti melakukan penyimpangan.

“Saya pastikan saya akan membantu sahabat-sahabat semua menyelidiki. Kalau ada penyimpangan akan kita laporkan ke APH, dan jangan dilindungi. ASN saya di bawah saya tidak boleh bermain-main melindungi oknum yang nakal. Bantu saya, teman-teman semua, kita bersihkan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung,” ujarnya saat menemui demonstran pada 5 November 2026.

Ketua Konsorsium ALAMBAKA, Sudirman Dewa, mengatakan pihaknya menghargai kesediaan kepala kantor wilayah menemui massa.

Namun, menurut dia, pernyataan dan janji pejabat tidak cukup untuk menjawab persoalan yang telah berulang kali disuarakan.

“Kami mengapresiasi Kakanwil yang mau turun langsung. Tapi ini sudah aksi kedua, dan publik berhak mendapat jawaban yang nyata, bukan sekadar janji di lapangan. Kalau benar ingin bersih-bersih, buka datanya, periksa oknum yang terlibat, dan laporkan ke aparat penegak hukum tanpa tebang pilih,” kata Sudirman.

Ia menegaskan ALAMBAKA akan terus mengawal persoalan tersebut sampai ada langkah konkret dari Kemenag Lampung.

Media Gathering dan Ujian Transparansi

Dalam media gathering, Zulkarnain menyampaikan sejumlah capaian dan program kelembagaan.

Salah satunya, usulan pengangkatan 185 guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diharapkan terealisasi pada 2027.

Usulan tersebut mencakup guru madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang belum terakomodasi dalam pengangkatan sebelumnya.

“Ada 185 yang diusulkan, campur dari madrasah sama PAI. Mudah-mudahan ini bisa sesuai persyaratan dan anggaran mencukupi, sehingga bisa terangkat semua untuk tahun 2027,” ujar Zulkarnain.

Ia mengatakan tidak ada lagi tenaga honorer di lingkungan Kemenag Lampung.

Seluruh tenaga yang sebelumnya berstatus honorer telah beralih ke skema PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

“Kalau honor sekarang sudah tidak ada. Semua sudah diangkat PPPK, ada PPPK yang penuh waktu dan ada yang paruh waktu. Jadi, honor memang sudah tidak diperbolehkan lagi,” katanya.

Zulkarnain juga menekankan pentingnya hubungan kelembagaan dengan insan pers.

Menurut dia, media memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia berharap hubungan dengan media tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi berkembang menjadi kolaborasi untuk memperbaiki sistem pelayanan di lingkungan Kemenag Lampung.

“Kita menjalin tali silaturahmi dan keterbukaan informasi kepada teman-teman media. Ke depan, kita ingin membangun kolaborasi dan sinergi untuk sama-sama memperbaiki sistem di Kanwil Kemenag Lampung,” ujarnya.

Ia juga berharap kritik dan masukan dari media dapat menjadi bahan evaluasi bagi institusinya. Dalam kesempatan tersebut, Kemenag Lampung menyampaikan capaian kinerja selama periode Januari hingga November 2026.

Namun, dalam konteks tuntutan publik yang telah disampaikan melalui dua kali demonstrasi, keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari banyaknya program dan capaian yang dipublikasikan.

Persoalan yang lebih mendasar adalah sejauh mana institusi bersedia membuka data, menjelaskan penggunaan anggaran, menindaklanjuti temuan pemeriksaan, dan memastikan dugaan penyimpangan tidak terus berulang.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, demonstrasi merupakan salah satu bentuk kontrol sosial ketika saluran komunikasi formal dinilai belum mampu memberikan jawaban memadai.

Karena itu, kehadiran media dalam agenda kelembagaan semestinya memperkuat fungsi pengawasan publik, bukan justru membatasi pers pada peran penyampai informasi positif pemerintah.

Media gathering pun seharusnya menjadi ruang dialog yang memungkinkan wartawan mengajukan pertanyaan kritis, termasuk mengenai proyek-proyek yang dipersoalkan ALAMBAKA.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan komunikasi publik Kemenag Lampung bukan terletak pada terselenggaranya pertemuan dengan wartawan, melainkan pada keberanian institusi menjawab persoalan yang dipertanyakan masyarakat.

Janji bersih-bersih yang disampaikan Zulkarnain kini menunggu pembuktian. Publik membutuhkan keterbukaan data, tindak lanjut pemeriksaan, serta hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, membangun citra institusi melalui komunikasi publik akan kehilangan makna apabila persoalan mendasar dalam tata kelola anggaran dan pelayanan tidak diselesaikan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *