FORMMASI Laporkan Dugaan KKN Anggota DPRD Bandar Lampung ke KPK

Bandar Lampung – Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) melaporkan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan wewenang yang diduga melibatkan seorang anggota DPRD Kota Bandar Lampung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 27 Juli 2026.

Laporan tersebut telah diterima KPK. Hal itu dibuktikan dengan tanda terima surat yang dibubuhi cap “Diterima di KPK” tertanggal 27 Juli 2026 pukul 13.50 WIB.

Dokumen yang disampaikan FORMMASI berjudul Laporan Dugaan KKN Revitalisasi DPRD Bandar Lampung.

Sekretaris Jenderal FORMMASI, Dapit Nopian Mastur, mengatakan pelaporan itu dilakukan sebagai bentuk dorongan agar dugaan penyalahgunaan jabatan oleh penyelenggara negara dapat ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.

“Kami meminta KPK tidak berhenti pada persoalan etik semata. Jika terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak tertentu, maka hal tersebut harus ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku,” kata Dapit.

Menurut dia, laporan tersebut disusun setelah FORMMASI mengkaji berbagai informasi yang berkembang di ruang publik, termasuk putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandar Lampung yang menyatakan adanya pelanggaran kode etik.

Dapit menegaskan, proses pemeriksaan etik berbeda dengan proses pidana.

Karena itu, FORMMASI meminta KPK mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, maupun dugaan intervensi dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

“Kami menghormati putusan BK DPRD. Namun apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kewenangan penanganannya berada pada aparat penegak hukum, termasuk KPK. Karena itu kami berharap laporan ini ditindaklanjuti secara objektif,” ujarnya.

FORMMASI menyatakan siap memberikan informasi maupun dokumen tambahan apabila diperlukan KPK dalam proses klarifikasi maupun penyelidikan.