Gubernur Mirza Dukung FGD Nasional Jalan Tol Digelar di Lampung

Rembes.com,Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mendukung rencana penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Nasional Jalan Tol yang akan mempertemukan pemerintah, regulator, pengelola jalan tol, akademisi, praktisi, dan masyarakat.

FGD yang diinisiasi Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu rencananya digelar di Lampung pada awal Oktober 2026.

Dukungan tersebut disampaikan setelah Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol MTI, Dr (C) M. Alkautsar, M.M., memaparkan rencana penyelenggaraan forum nasional tersebut kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Lampung dipilih sebagai lokasi kegiatan karena posisinya sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera sekaligus bagian penting dari konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Gubernur Lampung mengatakan keberadaan jalan tol tidak hanya berkaitan dengan konektivitas antarwilayah.

Infrastruktur tersebut juga harus memberikan rasa aman bagi pengguna, pelayanan yang baik, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

“Pemerintah Provinsi Lampung pada prinsipnya mendukung penuh pelaksanaan FGD Nasional Jalan Tol di Lampung. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang terukur serta konstruktif guna meningkatkan keselamatan, kualitas pelayanan, konektivitas, hingga dampak ekonomi jalan tol bagi masyarakat dan daerah,” ujar Gubernur Lampung.

Menurut dia, persiapan kegiatan perlu dikoordinasikan secara matang bersama seluruh pemangku kepentingan.

Dengan begitu, pembahasan dalam FGD dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan dengan persoalan pengelolaan jalan tol.

Pemerintah Provinsi Lampung selanjutnya mengarahkan agar koordinasi teknis dilakukan bersama pihak-pihak terkait untuk memastikan penyelenggaraan FGD berjalan lancar.

Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat MTI, M. Alkautsar, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap agenda tersebut.

Menurut Alkautsar, dukungan pemerintah daerah menjadi penting untuk menghadirkan forum yang tidak hanya membahas persoalan jalan tol dari sisi infrastruktur, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Pemprov Lampung. Dukungan ini menjadi energi bagi Forum untuk menghadirkan ruang dialog yang objektif, kritis, dan solutif mengenai pengelolaan jaringan jalan tol di Indonesia,” kata Alkautsar.

Dalam FGD tersebut, sejumlah persoalan akan dibahas. Di antaranya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), keselamatan pengguna jalan, akuntabilitas kebijakan penyesuaian tarif, kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kondisi darurat, serta optimalisasi kontribusi jalan tol terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Alkautsar menegaskan FGD tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial.

“Kami ingin FGD ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan. Lampung harus menjadi contoh bagaimana keberadaan jalan tol tidak hanya menghadirkan konektivitas fisik, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, MTI akan melakukan koordinasi dengan Pengurus Pusat MTI, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, regulator, pengelola jalan tol, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.

FGD Nasional Jalan Tol tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai kepentingan sekaligus merumuskan langkah bersama dalam memperkuat ekosistem jalan tol Indonesia agar lebih aman, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.