Enam Pejabat Dilantik, Marindo Sampaikan Peringatan Keras dari Gubernur

Rembes.com, Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin, 4 Mei 2026.

Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 800.1.3.3/1428/VI.04/2026 dan Nomor 800.1.3.3/1446/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dalam keputusan tersebut, dilakukan rotasi terhadap enam pejabat eselon II.

Tiga pejabat yang ditetapkan melalui SK Nomor 1428 yakni Bani Ispriyanto sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Liza Derni sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta Mirza Irawan Dwi Atmaja sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sementara itu, melalui SK Nomor 1446 ditetapkan Desti Arisandi sebagai Kepala Dinas Perkebunan, Toni Ferdinand Syah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Asrul Tristianto sebagai Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda, Gubernur menegaskan rotasi jabatan merupakan bagian dari manajemen aparatur sipil negara yang terukur dan akuntabel.

Ia menyebut pengisian jabatan strategis ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan posisi penting diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan.

“Jabatan adalah amanah yang sewaktu-waktu dapat dievaluasi. Karena itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, penuh loyalitas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” kata Marindo membacakan sambutan gubernur.

Marindo menambahkan, pelantikan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi seremonial, melainkan momentum memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak.

Pelantikan ini diharapkan mampu mendorong kinerja pemerintahan Provinsi Lampung menjadi lebih optimal serta mempercepat terwujudnya daerah yang maju dan berdaya saing.