Lampung Sigap Saat Api Menyala, Lalai Sebelum Karhutla Terjadi

Rembes.com, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat.

Pemerintah daerah diminta tidak hanya bergerak setelah titik api muncul, tetapi memperkuat pencegahan dan mitigasi sejak dini.

Jihan mengatakan kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan di Lampung dalam merespons kebakaran relatif baik.

Namun, strategi pencegahan dinilai belum sekuat respons pemadaman.

“Sebetulnya kita mempunyai respons fire suppression. Fire suppression-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention,” kata Jihan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops BPBD Lampung, Rabu, 26 Agustus 2026.

Menurut dia, pemerintah harus memperkuat langkah sebelum api muncul.

Hal itu mencakup pemetaan personel, peralatan, akses menuju lokasi, hingga sumber air di kawasan rawan.

“Bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,” ujarnya.

Rapat tersebut melibatkan BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, balai teknis, perusahaan, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Jihan meminta BPBD Lampung membuat peta kawasan rawan kebakaran yang terintegrasi dengan posisi personel dan peralatan.

Pemetaan itu, kata dia, harus mencakup sumber daya pemerintah maupun unsur lain yang dapat dikerahkan saat terjadi kebakaran.

Data peralatan juga harus dibuat secara rinci berdasarkan jenis, jumlah, dan lokasi.

Dengan begitu, petugas dapat langsung mengerahkan peralatan terdekat ketika terjadi kebakaran.

“Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana,” kata Jihan.

Karena itu, dia meminta Dinas PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai, dan BPBD memetakan embung, kanal, sungai, serta sumber air lainnya, terutama di zona merah atau wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Pemetaan tersebut juga harus mencakup jalur masuk, jalur alternatif, titik kumpul, sumber air terdekat, dan kendaraan yang dapat digunakan untuk menjangkau lokasi.

Langkah ini penting karena karakter geografis sejumlah wilayah Lampung menyulitkan pemadaman.

Lahan gambut, misalnya, memungkinkan api menjalar di bawah permukaan sehingga tidak selalu terlihat secara kasatmata.

194 Titik Panas

Data BPBD Lampung menunjukkan terdapat 194 titik panas (hotspot) hingga 25 Agustus 2026.

Sebanyak 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 sedang, dan dua rendah.

Titik panas tersebut tersebar terutama di wilayah utara, timur, dan tengah yang mencakup 11 kabupaten.

Pada 26 Agustus hingga pukul 08.20 WIB, BPBD mencatat 47 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga titik dengan tingkat kepercayaan sedang.

Tidak terdapat titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dalam pembaruan tersebut.

Kepala BPBD Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober, terutama di Lampung bagian utara, timur, dan tengah.

Per 25 Agustus, Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan terbakar di Lampung mencapai sekitar 4.800 hektare.

Ancaman kebakaran juga terjadi di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Kepala Balai TNWK MHD. Zaidi mengatakan sejumlah kebakaran terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Pada 21-22 Agustus, kebakaran di wilayah Desa Braja Harjosari menghanguskan sekitar 673,4 hektare lahan.

Api berhasil dipadamkan pada 22 Agustus setelah sekitar 250 personel dikerahkan dalam operasi gabungan.

Personel tersebut berasal dari TNWK, TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat peduli api, masyarakat mitra polhut, kelompok tani hutan, dan warga sekitar.

Kebakaran kembali terjadi pada 23 Agustus di Desa Braja Luhur dengan luas sekitar 123 hektare. Vegetasi yang terbakar umumnya berupa alang-alang.

“Alhamdulillah sampai saat ini hutan primer maupun hutan sekunder kita belum ada yang terbakar,” kata Zaidi.

Kebakaran berikutnya terjadi pada 24 Agustus di Resort Rantau Jaya, Lampung Tengah. Api dipadamkan dalam waktu sekitar tiga hingga empat jam dengan luas area terbakar sekitar 6,2 hektare.

TNWK Kekurangan Peralatan

Penanganan kebakaran di TNWK menghadapi persoalan akses dan ketersediaan air.

Sejumlah sungai dan rawa di kawasan tersebut mulai mengering sehingga petugas kesulitan mendapatkan sumber air.

Lokasi kebakaran juga tidak seluruhnya dapat dijangkau kendaraan.

Pada titik kebakaran terbaru, petugas harus menyeberangi sungai dan berjalan kaki karena kendaraan seperti mobil double cabin tidak dapat masuk.

Cuaca kering dan angin kencang turut mempercepat pergerakan api di vegetasi alang-alang.

Keterbatasan peralatan menjadi persoalan lain. Dari tujuh mesin pompa yang dimiliki TNWK, hanya dua yang berada dalam kondisi baik.

Bahkan, saat penanganan kebakaran terbaru hanya satu pompa yang dapat digunakan.

“Kita punya 44 personel polhut untuk luasan 125.000 hektare. Yang kita punya 17 personel Manggala Agni. Nah, ini juga dengan peralatan seadanya, dan APD-nya juga kurang memadai,” ujar Zaidi.

TNWK memiliki lima kendaraan roda empat, tujuh sepeda motor, dan tujuh mesin pompa.

Namun, hanya tiga kendaraan roda empat yang dapat digunakan untuk penanggulangan kebakaran.

Zaidi mengatakan kondisi tersebut membuat dukungan lintas instansi menjadi penting. Dia mengapresiasi pembentukan posko bersama serta dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk bantuan water bombing untuk pembasahan dan pendinginan kawasan.

Selain faktor alam, TNWK menemukan aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran.

Di antaranya pengambilan rumput, perburuan ilegal dengan cara membakar vegetasi untuk menarik satwa, dan pembukaan jalur dengan membakar tumbuhan bawah.

TNWK bersama TNI dan Polri kemudian memperkuat patroli pencegahan dan deteksi dini.

Penegakan hukum terhadap perburuan ilegal juga diperkuat karena aktivitas tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah kejadian kebakaran.

Zaidi mendorong pemerintah memperkuat edukasi masyarakat dan menyediakan alternatif pakan ternak agar warga tidak mengambil rumput dengan cara membakar kawasan.

Dua Helikopter Water Bombing

BPBD Lampung juga melaporkan dukungan operasi modifikasi cuaca (OMC) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Operasi tersebut dimulai 25 hingga 30 Agustus 2026 pada tahap pertama dan dapat dilanjutkan jika mitigasi masih diperlukan.

BNPB juga menyiagakan dua helikopter water bombing di Bandara Radin Inten II. Salah satu helikopter telah melakukan satu kali sortie dengan 17 kali penyiraman di wilayah Karang Anyar.

Helikopter tersebut selanjutnya diarahkan membantu proses pendinginan kawasan TNWK.

Jihan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat.

Namun, dia berharap Lampung mendapat helikopter water bombing yang dapat ditempatkan secara permanen atau disiagakan di wilayah Lampung.

Menurut dia, keberadaan helikopter secara permanen akan mempercepat penanganan kebakaran, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Jihan juga meminta seluruh unsur bekerja dalam satu sistem komando dengan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi.

Dia menargetkan rapat koordinasi tersebut menghasilkan peta yang jelas mengenai personel, peralatan, sumber air, jalur akses, dan standar operasional prosedur penanganan karhutla.

“Yang kita butuhkan adalah kesiapan sebelum api muncul. Jangan sampai setelah terjadi kebakaran baru kita mencari personel, alat, dan sumber air,” kata Jihan.

Penguatan pencegahan dan respons diharapkan dapat membatasi perluasan kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap masyarakat, perekonomian, kesehatan, dan ekosistem di Lampung.