BKD Lampung Lantik 17 Pejabat, Daftar Nama Ditutup ke Publik

Rembes.com, Bandar Lampung – Sebanyak 17 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dilantik oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rendi Riswandi, di Aula BKD pada Rabu, (3/6/2026).

Rendi menyatakan pelantikan tersebut telah melalui seluruh tahapan yang dipersyaratkan, termasuk mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia memastikan proses berjalan sesuai prosedur.

“Jumlah yang dilantik hari ini sebanyak 17 orang. Prosesnya sudah dilalui dan telah memperoleh pertimbangan teknis dari BKN,” kata Rendi, seperti dikutip dari rmollampung.id sekira pukul 23.40 WIB.

Pelantikan ini melibatkan pejabat dari sedikitnya tujuh organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga rumah sakit umum daerah milik Pemprov Lampung.

Namun, BKD tidak membuka daftar nama pejabat yang dilantik. Minimnya transparansi ini menimbulkan pertanyaan, mengingat publik tidak memperoleh akses terhadap informasi siapa saja yang mengisi posisi strategis di lingkungan birokrasi provinsi.

Rendi hanya menegaskan bahwa pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi serta kebutuhan organisasi.

Ia menyebut sejumlah posisi kosong akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun atau mendapat promosi ke jabatan yang lebih tinggi.

“Dalam dinamika organisasi ada yang pensiun, ada yang promosi, sehingga terjadi kekosongan jabatan yang perlu segera diisi. Sebagian lainnya merupakan penyegaran,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa evaluasi kinerja pejabat dilakukan secara berkala, setiap tiga hingga enam bulan, untuk memastikan efektivitas organisasi tetap terjaga.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat pergeseran jabatan di internal Dinas BMBK.

Salah satunya, Kepala Bidang Jalan Tri Susilowati dilantik menjadi Sekretaris Dinas BMBK.

Pelantikan ini bukan yang pertama dilakukan BKD dalam waktu dekat.

Sebelumnya, pada Senin, 25 Mei 2026, BKD Lampung juga melantik sedikitnya 15 pejabat eselon III dan IV.

Pelantikan tersebut dilakukan tanpa publikasi luas, memunculkan sorotan terhadap pola rotasi jabatan yang dinilai tertutup.

Minimnya keterbukaan dalam proses pelantikan pejabat ini memperkuat kritik terhadap transparansi manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.