Pemerintah Siapkan Solusi Permanen Konflik Gajah Way Kambas

Rembes.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Presiden Republik Indonesia menaruh perhatian serius terhadap persoalan taman nasional, khususnya konflik antara manusia dan satwa liar yang terus berulang di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).

Menurut Mirza, Presiden memahami konflik gajah tidak semata persoalan konservasi, melainkan menyangkut dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan taman nasional.

Kerusakan lahan pertanian, hilangnya sumber penghidupan, hingga ancaman jiwa warga menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat.

“Presiden melihat konflik ini sebagai persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan hanya isu lingkungan,” kata Mirza pada Selasa malam, (20/1/2026).

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, Presiden menyatakan komitmen untuk mengalokasikan sumber daya negara guna mendukung pembangunan pembatas permanen di kawasan Taman Nasional Way Kambas.

Mirza menyebut kebijakan tersebut diarahkan sebagai solusi struktural dan jangka panjang, bukan penanganan reaktif yang bersifat sementara.

Pembatas yang direncanakan akan dibangun sebagai infrastruktur permanen dengan tetap memperhatikan prinsip ekologis agar keseimbangan ekosistem dan habitat satwa liar tidak terganggu.

Pemerintah berharap pendekatan ini mampu melindungi keselamatan dan mata pencaharian warga tanpa mengorbankan fungsi kawasan konservasi.

“Ini wujud nyata kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik satwa secara sistematis dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Sejalan dengan kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengintensifkan mitigasi konflik manusia dan Gajah Sumatera di TNWK.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah daerah merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang sekitar 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara, salah satu wilayah dengan tingkat konflik tertinggi.

Mirza mengatakan pemerintah provinsi telah mengajukan dukungan anggaran pembangunan tanggul senilai sekitar Rp105 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

“Kami terus mengupayakan agar dapat direalisasikan pada tahun berjalan,” kata dia.

Ia berharap pembangunan infrastruktur mitigasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengamanan kawasan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pengelola taman nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Menurut Mirza, sinergi lintas sektor dan dukungan pemangku kepentingan menjadi kunci percepatan penyelesaian konflik satwa, mengingat keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Langkah pemerintah pusat dan daerah inidiharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam penanganan konflik satwa liar di Lampung serta menjadikan Taman Nasional Way Kambas sebagai rujukan nasional dalam pengelolaan konservasi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.