LPW: Dibiayai Uang Rakyat, Mobil PKB Malah Tak Tertib Hukum

Rembes.com, Bandar Lampung – Ketua Lampung Police Watch (LPW) MD. Rizani melontarkan kritik keras terhadap keberadaan mobil berstiker Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melintas di jalan raya tanpa menggunakan pelat nomor kendaraan.

Menurutnya, keberadaan kendaraan tersebut bukan sekadar persoalan ketertiban berlalu lintas, melainkan juga menyangkut kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab partai politik sebagai institusi yang hidup dari uang rakyat.

Ia menilai, partai politik memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memberikan contoh kepatuhan hukum kepada masyarakat.

Terlebih, partai politik mendapatkan pembinaan dan dukungan pendanaan dari negara melalui mekanisme yang diatur pemerintah.

“Tidak ada satu pun partai politik resmi di republik ini yang berada di luar pembinaan dan pengawasan pemerintah. Partai dibiayai, dibina, dan diawasi negara. Sementara sumber uang negara itu berasal dari rakyat yang membayar pajak,” ujarnya pada Sabtu, (7/11/2026).

Ia mempertanyakan alasan partai politik tidak menunjukkan keteladanan dalam menaati aturan, sementara masyarakat dituntut untuk patuh terhadap hukum, termasuk kewajiban membayar pajak kendaraan.

“Lalu apa alasannya partai politik tidak mematuhi hukum? Kita sebagai masyarakat diminta membayar pajak untuk membiayai negara, tetapi justru ada perilaku yang menyakiti perasaan masyarakat,” katanya.

Ia bahkan menyebut kendaraan tanpa pelat nomor tersebut sebagai gambaran buruk ketertiban hukum di ruang publik.

Menurutnya, kondisi itu tidak sepatutnya dianggap sebagai persoalan sepele atau sekadar kelalaian pengemudi.

“Jangan hanya menyalahkan sopir. Sopir itu menjual tenaga, bukan pihak yang bertanggung jawab mengatur seluruh tata kelola kendaraan partai. Ada pengurus, ada bidang logistik, dan ada bagian transportasi yang semestinya memastikan seluruh atribut dan kendaraan partai tertib,” tegasnya.

Ia menambahkan, struktur organisasi partai politik seharusnya tidak hanya berfungsi mengurus administrasi dan kepentingan politik, tetapi juga memastikan seluruh perlengkapan operasional partai memenuhi ketentuan hukum.

Karena itu, ia mendorong Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung memeriksa kendaraan tersebut untuk memastikan legalitas dan kelengkapan administrasinya.

“Ya, harus diperiksa. Jangan sampai ada kesan bahwa partai politik bisa bertindak semaunya di jalan raya. Semua kendaraan yang digunakan harus tunduk pada aturan,” ujarnya.

Ia juga menolak anggapan bahwa kendaraan tersebut sepenuhnya merupakan hasil pembiayaan pribadi pengurus partai.

Menurutnya, sumber pembiayaan partai politik, termasuk dukungan terhadap operasionalnya, perlu dilihat secara proporsional karena sebagian bersumber dari keuangan negara dan kontribusi masyarakat.

“Jangan serta-merta mengatakan itu uang mereka sendiri. Kita perlu melihat dari mana sumber pembiayaannya. Pada akhirnya, uang negara juga berasal dari rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, partai politik semestinya menjadi teladan dalam menaati aturan, bukan justru menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda di hadapan hukum.

“Kalau masyarakat saja dituntut tertib, partai politik seharusnya lebih dahulu memberikan contoh. Jangan sampai keberadaan kendaraan seperti ini justru menyakiti perasaan rakyat,” tandasnya.

Berita sebelumnya, sebuah minibus berwarna hijau dengan atribut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi sorotan warga.

Kendaraan yang memuat logo partai serta foto Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia Chalim itu dipertanyakan karena nomor polisi bagian belakang tidak terlihat jelas.

Berdasarkan dokumentasi foto yang beredar, identitas kendaraan tersebut belum dapat dipastikan.

Mobil tersebut melintas di jalan Gatot Subroto Bandar Lampung, pada Sabtu, (7/11/2026).

Warga mempertanyakan apakah mobil itu menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) berawalan BE atau pelat nomor dari daerah lain.

Seorang warga yang melihat kendaraan tersebut mengatakan, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya wajib memenuhi ketentuan administrasi dan peraturan lalu lintas.

“Seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Jangan semena-mena. Kendaraan yang digunakan di jalan raya harus menunjukkan kepatuhan terhadap aturan pemerintah,” ujarnya kepada media, Sabtu, 7 November 2026.

Secara hukum, kendaraan dengan nomor polisi luar daerah tetap diperbolehkan beroperasi di wilayah Lampung selama memenuhi ketentuan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban kendaraan bermotor menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan.

Adapun Pasal 280 undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu bagi pengendara yang mengoperasikan kendaraan tanpa TNKB yang ditetapkan Polri.

Warga berharap kepolisian atau instansi terkait memeriksa kendaraan tersebut untuk memastikan kesesuaian identitas dan kelengkapan administrasinya.

Menurut dia, atribut partai politik yang melekat pada kendaraan semestinya menjadi pengingat tentang tanggung jawab publik, bukan justru memunculkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap aturan.

“Setiap suara adalah rupiah untuk menghidupi partai. Tetapi, ketika sudah menjadi penguasa, rakyat justru seperti jongos. Jangan sampai masyarakat diminta taat aturan, sementara kendaraan yang membawa atribut partai malah dipertanyakan kepatuhannya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PKB Lampung, Soni Setiawan, belum memberikan penjelasan substantif mengenai kendaraan tersebut.

Ia menyarankan agar konfirmasi diarahkan kepada pengurus KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara).
“Coba ke pengurus KSB, Bang. Aku hanya pengurus biasa,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai kendaraan beratribut PKB yang berada di Bandar Lampung dan tidak terlihat menggunakan pelat nomor polisi, Soni kembali menegaskan, “Ini di Bandar Lampung ya, Bang, tidak menggunakan pelat nomor polisi.”

Belum ada penjelasan mengenai pemilik, status administrasi, maupun alasan nomor polisi kendaraan tersebut tidak terlihat jelas.

Konfirmasi kepada pengurus inti PKB Lampung masih diperlukan untuk memastikan persoalan tersebut.