Pekerja Proyek Pengecatan Kantor Gubernur Lampung Diduga Abaikan K3

Rembes.com, Bandar Lampung – Pelaksanaan pekerjaan pengecatan gedung Kantor Gubernur Provinsi Lampung menjadi sorotan.

Pasalnya, sejumlah pekerja yang melakukan aktivitas pengecatan bangunan diduga tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin (9/11/2026), terlihat tiga orang pekerja tengah melakukan pengecatan bangunan Kantor Gubernur Lampung.

Namun, ketiga pekerja tersebut terpantau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja yang semestinya menjadi perhatian dalam setiap aktivitas pekerjaan konstruksi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar K3 dalam pelaksanaan pekerjaan yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut.

Terlebih, pekerjaan pengecatan bangunan memiliki potensi risiko kecelakaan, terutama apabila dilakukan pada bagian bangunan yang memiliki perbedaan ketinggian.

Risiko tersebut antara lain pekerja terjatuh, terpeleset, hingga mengalami cedera akibat penggunaan peralatan kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Padahal, penerapan K3 bukan sekadar formalitas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Aspek keselamatan merupakan kewajiban yang harus diperhatikan oleh pelaksana pekerjaan maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

Ketentuan mengenai keselamatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Selain itu, apabila pekerjaan pengecatan dilakukan pada ketinggian dan memiliki potensi pekerja terjatuh, ketentuan tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian.

Dalam Pasal 2, pengusaha dan/atau pengurus diwajibkan menerapkan K3 dalam pekerjaan pada ketinggian.

Sementara Pasal 3 mengatur persyaratan K3 yang meliputi perencanaan, prosedur kerja, teknik bekerja aman, alat pelindung diri (APD), perangkat pelindung jatuh, angkur, serta kompetensi tenaga kerja.

Bahkan, Pasal 4 mewajibkan setiap pekerjaan pada ketinggian direncanakan dengan tepat, dilakukan secara aman, dan diawasi.

Ketentuan lainnya juga tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Dengan adanya ketentuan tersebut, penerapan K3 semestinya menjadi perhatian dalam setiap pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan pemeliharaan maupun pengecatan bangunan.

Kondisi yang terpantau di lokasi pun perlu mendapat perhatian dari pihak terkait, terutama untuk memastikan apakah pelaksana pekerjaan telah menyediakan APD, prosedur keselamatan, serta pengawasan terhadap para pekerja.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan dari pihak Pemerintah Provinsi Lampung maupun pelaksana pekerjaan terkait penerapan standar K3 dalam kegiatan pengecatan gedung Kantor Gubernur Lampung.

Publik tentu berharap pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah tidak hanya memperhatikan hasil pembangunan, tetapi juga menjamin keselamatan para pekerja selama proses pengerjaan berlangsung.