Mobil PKB Melintas Tanpa TNKB, Rakyat Tersakiti

Rembes.com, Bandar Lampung – Sebuah minibus berwarna hijau dengan atribut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi sorotan warga.

Kendaraan yang memuat logo partai serta foto Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia Chalim itu dipertanyakan karena nomor polisi bagian belakang tidak ada.

Berdasarkan dokumentasi foto yang beredar, identitas kendaraan tersebut belum dapat dipastikan.

Mobil tersebut melintas di jalan Gatot Subroto Bandar Lampung, pada Sabtu, (7/11/2026).

Warga mempertanyakan apakah mobil itu menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) berawalan BE atau pelat nomor dari daerah lain.

Seorang warga yang melihat kendaraan tersebut mengatakan, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya wajib memenuhi ketentuan administrasi dan peraturan lalu lintas.

“Seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Jangan semena-mena. Kendaraan yang digunakan di jalan raya harus menunjukkan kepatuhan terhadap aturan pemerintah,” ujarnya kepada media, Sabtu, 7 November 2026.

Secara hukum, kendaraan dengan nomor polisi luar daerah tetap diperbolehkan beroperasi di wilayah Lampung selama memenuhi ketentuan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban kendaraan bermotor menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan.

Adapun Pasal 280 undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu bagi pengendara yang mengoperasikan kendaraan tanpa TNKB yang ditetapkan Polri.

Warga berharap kepolisian atau instansi terkait memeriksa kendaraan tersebut untuk memastikan kesesuaian identitas dan kelengkapan administrasinya.

Menurut dia, atribut partai politik yang melekat pada kendaraan semestinya menjadi pengingat tentang tanggung jawab publik, bukan justru memunculkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap aturan.

“Setiap suara adalah rupiah untuk menghidupi partai. Tetapi, ketika sudah menjadi penguasa, rakyat justru seperti jongos. Jangan sampai masyarakat diminta taat aturan, sementara kendaraan yang membawa atribut partai malah dipertanyakan kepatuhannya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PKB Lampung, Soni Setiawan, belum memberikan penjelasan substantif mengenai kendaraan tersebut.

Ia menyarankan agar konfirmasi diarahkan kepada pengurus KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara).

“Coba ke pengurus KSB, Bang. Aku hanya pengurus biasa,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai kendaraan beratribut PKB yang berada di Bandar Lampung dan tidak terlihat menggunakan pelat nomor polisi, Soni kembali menegaskan, “Ini di Bandar Lampung ya, Bang, tidak menggunakan pelat nomor polisi.”

Belum ada penjelasan mengenai pemilik, status administrasi, maupun alasan nomor polisi kendaraan tersebut tidak terlihat jelas.

Konfirmasi kepada pengurus inti PKB Lampung masih diperlukan untuk memastikan persoalan tersebut.