Koperasi IJP: Strategi Kolektif untuk Kemandirian, Perlindungan, dan Martabat Jurnalis

Rembes.com, Bandar Lampung – Di tengah riuh rendah perubahan zaman, ketika profesi jurnalis kerap berdiri di persimpangan antara idealisme dan realitas ekonomi, lahir satu ikhtiar kolektif yang tak sekadar administratif, tetapi sarat makna pembentukan Koperasi IJP Maju Sejahtera.

Langkah yang ditempuh pengurus Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung ke Jakarta pada akhir April 2026 bukanlah perjalanan biasa.

Ia adalah ikhtiar menjemput negara, mengikat komitmen pusat dengan denyut kebutuhan di daerah.

Dalam pertemuan dengan staf khusus Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, tersirat satu pesan politik yang halus namun tegas negara hadir untuk menguatkan ekonomi kolektif, termasuk di tubuh profesi jurnalis.

Staf khusus kementerian, Surya Wijaya, menegaskan dukungan itu bukan basa-basi birokrasi.

Negara membuka akses pembiayaan melalui LPDB-KUMKM sebuah instrumen fiskal yang, jika dikelola dengan disiplin dan integritas, dapat menjadi fondasi kemandirian ekonomi.

Bunga rendah, skema syariah, hingga proses digital menjadi tanda bahwa koperasi tak lagi identik dengan cara lama, melainkan siap bertransformasi mengikuti zaman.

Namun, dukungan struktural hanyalah satu sisi dari mata uang. Sisi lainnya adalah kesadaran kolektif.

Ketua Koperasi IJP Lampung, Deni Kurniawan, membaca momentum ini sebagai fase konsolidasi awal bahwa koperasi tidak boleh lahir sekadar sebagai simbol, tetapi harus tumbuh sebagai sistem yang tertata dan berkelanjutan.

Di saat yang sama, perluasan jejaring juga ditempuh. Penjajakan kerja sama dengan Ciputra Life menghadirkan dimensi baru koperasi bukan hanya ruang simpan pinjam, tetapi juga pelindung sosial.

Asuransi jiwa hingga Rp50 juta, akses pelatihan kewirausahaan, hingga jejaring bisnis melalui Ciputra Entrepreneurs Club menunjukkan bahwa koperasi sedang bergerak menuju ekosistem ekonomi modern yang terintegrasi.

Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, memandang langkah ini sebagai terobosan bukan sekadar program, tetapi jalan panjang menuju kesejahteraan anggota yang lebih konkret.

Dalam bahasa politik, ini adalah investasi sosial; dalam bahasa kebudayaan, ini adalah gotong royong yang diperbarui. Pandangan akademik memperkaya arah ini.

Guru Besar Ekonomi Publik Universitas Lampung, Prof. Nairobi, mengingatkan bahwa koperasi wartawan harus diposisikan sebagai jawaban struktural atas ketidakpastian ekonomi profesi.

Ketika penghasilan tak selalu stabil dan biaya kerja terus meningkat, koperasi menjadi jangkar bukan sekadar penyangga, tetapi penentu arah.

Namun ia juga memberi peringatan yang nyaris filosofis koperasi berdiri di atas kepercayaan. Uang bisa dicari, tetapi kepercayaan yang runtuh akan merobohkan segalanya.

Karena itu, disiplin anggota, transparansi pengurus, dan hidupnya rapat anggota bukan sekadar prosedur, melainkan roh dari demokrasi ekonomi itu sendiri.

Rapat anggota, dalam pandangan ini, bukan forum formalitas.

Ia adalah ruang kedaulatan tempat suara anggota menjadi penentu arah, tempat kekuasaan tidak menumpuk pada segelintir orang, dan tempat keadilan ekonomi dijalankan secara nyata.

Pada akhirnya, Koperasi IJP Maju Sejahtera bukan hanya proyek organisasi.

Ia adalah gerakan kultural dan politik ekonomi. Sebuah upaya mengembalikan martabat profesi melalui kemandirian.

Sebab jurnalis yang kuat secara ekonomi akan lebih bebas dalam berpikir, lebih tegak dalam bersikap, dan lebih berani dalam menyuarakan kebenaran.

Di situlah koperasi menemukan makna sejatinya bukan sekadar lembaga, melainkan jalan bersama menuju kesejahteraan dan kemerdekaan.