Gabah Diputar Balik, Calo Kembali: Pengawasan Bakauheni Jebol?

Rembes.com, Bandar Lampung – Gabah dari Lampung masih mengalir ke Pulau Jawa meski pemerintah memperketat pengawasan distribusi komoditas pangan.

Pelaku usaha penggilingan padi menilai pengawasan di pintu keluar daerah belum cukup menghentikan pergerakan gabah.

Persoalan itu mencuat dalam rapat anggota Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Lampung yang membahas kondisi panen musim tanam II, kenaikan harga gabah dan beras, serta penurunan produksi di sejumlah wilayah.

Rapat berlangsung di ruang BPBD BPSB Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung, Rabu, 26 Agustus 2026. Pertemuan tersebut dihadiri unsur Bulog, DPRD Lampung, TNI, Polri, dan Satpol PP.

Pengurus DPD Perpadi Lampung Kompartemen Publikasi dan Informasi, Evi, mengatakan masih menemukan truk yang mengangkut gabah keluar Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Pulau Jawa.

Menurut dia, pengawasan di pelabuhan belum menyelesaikan persoalan. Truk yang diputar balik karena membawa gabah keluar Lampung, kata Evi, dapat kembali mencoba menyeberang setelah situasi dianggap kondusif.

“Yang jadi soal, ketika dirazia mereka disuruh putar balik. Lalu setelah kondusif, mereka balik lagi, lalu lolos menyeberang. Itu terus berulang,” kata Evi dalam rapat tersebut.

Harga menjadi salah satu pemicu. Evi menyebut harga gabah di Lampung kini berada di kisaran Rp7.000 lebih per kilogram.

Sementara itu, harga gabah yang dibawa keluar daerah disinyalir mencapai Rp8.000 per kilogram.

Perbedaan harga tersebut membuat pembeli dari Jawa tetap mencari pasokan dari Lampung.

“Yang di seberang menanyakan kepada calo harga padi berapa. Di Lampung misalnya mereka beli harga Rp7 ribu. Mereka tawarkan harga lebih sampai Pulau Jawa. Itu kenyataan faktanya,” ujar Evi.

Ia menduga permainan oknum calo ikut mendorong kenaikan harga gabah. Evi meminta pelaku usaha penggilingan padi di Lampung tidak saling menyalahkan akibat kenaikan harga tersebut.

“Kita jangan saling menuduh antara yang di sebelah sana dan sebelah sini. Gara-gara awal mulanya itu oknum calo yang menentukan harga padi meningkat tinggi,” katanya.

Menurut Evi, kenaikan harga gabah juga menempatkan pengusaha penggilingan pada posisi serba sulit.

Biaya operasional meningkat, sementara harga jual beras tetap harus mengikuti ketentuan pemerintah.

“Ini serba salah. Harga gabah tinggi membuat penggilingan mengeluarkan operasional yang tinggi juga, sementara harga beras harus tetap sesuai HET. Kalau kami jual beras harganya mahal, kami ditangkap. Sedangkan harga gabah tinggi, bagaimana kami bisa menjual beras sesuai harga yang ditentukan?” ujar dia.

Truk 10 Ton Diputar Balik

Pengawasan distribusi gabah sebelumnya dilakukan Satpol PP Provinsi Lampung bersama Satgas Pangan TNI di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Senin, 24 Agustus 2026.

Dalam operasi itu, petugas menemukan sebuah truk sedang yang mengangkut sekitar 10 ton gabah untuk dibawa menuju Jawa Barat.

Petugas memeriksa dokumen dan tujuan pengangkutan serta berkoordinasi dengan pengemudi. Dari pemeriksaan tersebut, pemilik gabah diketahui tidak ikut dalam perjalanan.

Petugas kemudian meminta pengemudi membawa kendaraan beserta muatannya menuju gudang terdekat.

Setelah berkoordinasi, truk dan gabah tersebut diarahkan kembali ke daerah asal.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Provinsi Lampung M Firsada mengatakan pemantauan dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan pergerakan komoditas pangan tetap terpantau.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, khususnya gabah. Kami mengedepankan koordinasi dan pendekatan yang humanis dalam setiap pelaksanaan di lapangan,” ujar Firsada dalam keterangannya.

Menurut Firsada, pengawasan distribusi pangan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur agar distribusi berjalan tertib sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Satpol PP Lampung bersama unsur TNI, kata dia, akan terus melakukan pemantauan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Prinsipnya, pengawasan dilakukan untuk mendukung ketersediaan pangan dan menjaga kepentingan masyarakat Lampung,” katanya.

Perpadi Usulkan Gabah Diturunkan

Ketua DPD Perpadi Lampung Midi Iswanto mengusulkan mekanisme berbeda terhadap pelaku yang kedapatan membawa gabah keluar Lampung.

Menurut Midi, gabah yang hendak dibawa keluar daerah sebaiknya diturunkan dari kendaraan dan tetap dibeli dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Cara itu, menurut dia, dapat mencegah pelaku kembali mencoba membawa gabah keluar Lampung setelah kendaraan diputar balik.

“Kalau ada yang tertangkap membawa gabah, harus diturunkan dan tetap dibeli dengan harga HPP. Itu untuk meminimalisir mereka putar balik lagi,” kata Midi.

Usulan tersebut akan dibahas bersama untuk mencari mekanisme pengawasan dan penanganan yang dinilai lebih efektif.

Bagi Perpadi, persoalan distribusi gabah tidak cukup diselesaikan dengan pengawasan di pintu keluar seperti Bakauheni.

Rantai perdagangan sejak tingkat petani hingga pembeli juga perlu ditelusuri.

Pengawasan tersebut dinilai penting karena persoalan keluarnya gabah terjadi ketika harga gabah dan beras meningkat, sementara produksi pada musim tanam II tidak merata di sejumlah wilayah.

Perpadi khawatir arus gabah ke luar daerah mengurangi pasokan bahan baku bagi penggilingan di Lampung dan pada akhirnya ikut menekan harga beras di tingkat konsumen.

“Jika harga gabah tinggi, harga beras pasti tinggi. Jika harga beras tinggi, semua kebutuhan ikut naik dan ancaman inflasi makin nampak. Forum ini kita buat untuk menjaga kestabilan harga beras. Kita tidak ingin masyarakat terbebani dengan tingginya harga beras,” tandas Midi.