Mikdar Menilai Program MBG Mampu Mengerakkan Ekonomi Petani dan Peternak

Rembes.com, Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bermanfaat bagi penerima program, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar dapur penyedia makanan.

Menurut Mikdar, keberadaan dapur MBG membuka pasar baru bagi petani, peternak, dan pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan memasarkan hasil produksinya.

Ia mengatakan, peternak ayam, petani sayur, hingga petani buah kerap mengeluhkan harga hasil panen yang rendah akibat minimnya serapan pasar.

Kondisi tersebut mulai berubah sejak dapur MBG beroperasi dan membutuhkan pasokan bahan pangan secara rutin.

“Peternak ayam, petani buah seperti pisang, sampai petani sayur selama ini sering mengeluhkan harga jatuh karena tidak ada yang menampung. Dengan adanya dapur MBG, hasil produksi mereka bisa terserap,” kata Mikdar pada Kamis, (9/7/2026).

Ia menjelaskan, pengelola dapur MBG memprioritaskan pembelian bahan baku dari masyarakat di sekitar lokasi operasional.

Pasokan ayam, sayuran, buah-buahan, hingga kebutuhan lainnya diupayakan berasal dari daerah setempat. Selain itu, tenaga kerja yang direkrut juga merupakan warga sekitar.

Menurutnya, pola tersebut menciptakan perputaran ekonomi yang saling menguntungkan karena masyarakat memperoleh pasar untuk hasil produksinya, sementara dapur mendapatkan pasokan bahan baku dengan lebih mudah.

“Jadi ini program yang saling menguntungkan. Dapur membutuhkan bahan baku dari masyarakat sekitar, sementara masyarakat memiliki tempat menjual hasil panennya. Bahkan tenaga kerjanya juga berasal dari sekitar dapur. Dampaknya luar biasa terhadap perputaran ekonomi desa,” ujarnya.

Meski memberikan manfaat ekonomi, Mikdar mengakui pelaksanaan Program MBG masih memerlukan evaluasi, terutama terkait kualitas makanan yang sempat dikeluhkan sebagian penerima manfaat.

Namun, ia menegaskan persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk langsung menghentikan operasional dapur MBG.

Menurutnya, jika ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi atau terjadi kasus keracunan, pembinaan harus diarahkan kepada pengelola dan petugas operasional agar kesalahan serupa tidak terulang.

“Kalau ada makanan yang basi atau tidak memenuhi standar, yang dibina itu pekerjanya. Jangan langsung dapurnya ditutup, karena investasi yang dikeluarkan pemilik dapur juga tidak sedikit,” ujarnya.

Ia menambahkan, penutupan dapur sebaiknya menjadi langkah terakhir apabila fasilitas dan sarana yang dimiliki benar-benar tidak memenuhi standar meski telah diberikan pembinaan dan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

“Kalau fasilitas dapurnya memang tidak memenuhi syarat, tentu harus diperbaiki. Setelah diberi peringatan tetapi tetap tidak memenuhi standar, baru bisa diberikan sanksi,” jelasnya.

Selain itu, Mikdar juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi pengelola dapur terkait penyesuaian skema pembiayaan berdasarkan jumlah penerima manfaat di masing-masing lokasi.

Menurut dia, saat ini sebagian besar dapur hanya melayani sekitar 2.000 penerima manfaat, bahkan ada yang kurang dari jumlah tersebut.

Kondisi itu perlu menjadi perhatian agar operasional dapur tetap berjalan secara berkelanjutan.

Mikdar berharap Program Makan Bergizi Gratis kembali berjalan optimal saat tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli 2026.

Ia optimistis program tersebut tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga terus menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan pelaku usaha lokal yang memasok kebutuhan dapur MBG.