Bagi Gubernur Mirza, Kesejahteraan Petani Dimulai dari Harga yang Berpihak

Rembes.com, Bandar Lampung – Di sawah, petani menanggung hampir seluruh ketidakpastian. Cuaca bisa berubah, hama datang tanpa aba-aba, harga hasil panen naik turun mengikuti pasar.

Namun ketika panen berhasil, keuntungan terbesar justru kerap berhenti di tangan pelaku usaha yang berada jauh dari lahan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pola seperti itu telah berlangsung bertahun-tahun.

Menurut dia, kesejahteraan petani tidak akan banyak berubah selama sistem ekonomi belum benar-benar berpihak kepada sektor pertanian.

“Pihak yang paling besar menanggung risiko adalah petani, sedangkan keuntungan lebih banyak dinikmati di tingkat atas. Kondisi seperti ini sudah berlangsung cukup lama,” kata Mirzani saat membuka Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian Pendamping Kegiatan Pupuk Hayati Cair Program Desaku Maju yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung pada Selasa, (7/7/2026).

Dalam paparannya, Mirza menggambarkan adanya ketimpangan dalam rantai ekonomi pertanian.

Perusahaan besar, menurut dia, memiliki akses terhadap permodalan murah, sumber daya manusia yang memadai, serta kemampuan bertahan ketika mengalami kerugian.

Sebaliknya, petani menjadi kelompok yang berada di garis depan menghadapi seluruh risiko produksi.

Ia mengatakan perubahan harus dimulai dari kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi petani untuk menikmati hasil usahanya sendiri.

Mirza mengaku mulai mengembangkan konsep pertanian tersebut sejak 2019 melalui uji coba di lahan sekitar 600 hektare.

Dari percobaan itu, produktivitas padi diklaim mampu mencapai 11 ton per hektare.

Menurut dia, arah pembangunan nasional sejak 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga mulai memberi perhatian lebih besar kepada sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Bagi Lampung, sektor itu bukan sekadar penopang ekonomi.

Sekitar 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini berasal dari sektor primer, sementara hampir 70 persen penduduk menggantungkan penghidupannya pada aktivitas tersebut.

Karena itu, Mirza menilai keberpihakan terhadap petani harus diwujudkan melalui kebijakan harga yang mampu memberikan keuntungan layak bagi produsen.

Ia menunjukkan data perkembangan harga gabah dan beras dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) telah meningkatkan pendapatan petani secara signifikan, sementara kenaikan harga beras di tingkat konsumen masih dapat dikendalikan.

Mirzan mengklaim meningkatnya pendapatan petani berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Lampung.

Pada 2025, laju penurunan kemiskinan disebut berlangsung dua kali lebih cepat dibandingkan tren tahun-tahun sebelumnya.

Baginya, persoalan petani tidak berhenti pada urusan sawah. Rendahnya pendapatan keluarga petani, kata dia, ikut memengaruhi rata-rata lama sekolah, partisipasi pendidikan tinggi, hingga kualitas sumber daya manusia di pedesaan.

Karena itu, pembangunan pertanian tidak cukup hanya mengejar kenaikan produksi.

Yang lebih penting, menurut Mirzani, adalah memastikan nilai tambah hasil pertanian kembali kepada petani, sehingga kesejahteraan mereka meningkat dan membuka jalan bagi pendidikan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

“Kalau petani sejahtera, bukan hanya sawah yang tumbuh subur. Kesempatan belajar anak-anak di desa juga ikut berkembang,” demikian pesan yang mengemuka dari arah kebijakan pertanian yang ingin dibangun Pemerintah Provinsi Lampung.