Pengamanan Diperketat, Aksi “Lampung Tarik Mandat” Siap Digelar

Rembes.com, Bandar Lampung – Pengamanan di Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Provinsi Lampung diperketat menjelang rencana aksi massa bertajuk “Lampung Tarik Mandat”, Senin, 15 Juni 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan personel kepolisian telah disiagakan sejak pagi.

Kawat berduri tampak terpasang di sejumlah titik, sementara kendaraan taktis seperti water cannon turut disiapkan untuk mengantisipasi potensi eskalasi massa

Seruan aksi ini sebelumnya beredar luas di media sosial.

Massa direncanakan berkumpul di Museum Lampung sejak pukul 08.00 WIB, sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung.

Poster yang beredar menampilkan simbol perlawanan latar kerumunan massa, warna dominan merah-hitam, serta dua figur bersiluet jas formal dengan wajah disamarkan.

Visual tersebut memberi pesan kuat tentang kritik terhadap kekuasaan.

Narasi yang menyertai ajakan aksi menyoroti tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, sorotan terhadap nilai rupiah, hingga sulitnya lapangan kerja menjadi isu utama yang diangkat.

“Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” demikian pesan yang digaungkan dalam materi kampanye aksi.

Meski demikian, penyelenggara menegaskan aksi ini bukan dilandasi kebencian, melainkan kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Namun di balik itu, tampak akumulasi ketidakpuasan yang kian mengeras terhadap respons pemerintah.

Fenomena ini mengulang pola lama: ketika kanal formal dianggap buntu, jalanan kembali menjadi ruang artikulasi.

Demonstrasi tak lagi sekadar mobilisasi massa, melainkan sinyal adanya jarak antara kebijakan dan realitas sosial.

Dalam tuntutannya, massa aksi mengusung sejumlah agenda, di antaranya menjadikan pendidikan sebagai prioritas dengan skema gratis dan demokratis, menurunkan harga bahan pokok dan BBM, serta mendorong penegakan HAM.

Selain itu, mereka juga menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), revisi Undang-undang Polri, serta penolakan praktik militerisme di ranah sipil.

Tuntutan lain yang disuarakan adalah penerapan pajak kekayaan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun aparat keamanan terkait respons atas tuntutan aksi tersebut.

Yang jelas, seruan “tarik mandat” bukan sekadar slogan.

Ia menjadi ekspresi terbuka atas rasa kecewa sekaligus ujian bagi negara masihkah cukup peka untuk mendengar, sebelum suara di jalan berubah menjadi tekanan yang lebih besar.