Nunik Kembali Pimpin PKB Lampung, Siapkan 150 Pengurus Bidik Pemilu 2029

Rembes.id, Bandar Lampung – Chusnunia Chalim atau Nunik kembali dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Lampung untuk masa bakti 2026–2030.

Pelantikan dilakukan serentak bersama seluruh ketua DPW PKB se-Indonesia di Hotel Mövenpick, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026, dipimpin Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar.

Usai pelantikan, Nunik dijadwalkan mengukuhkan kepengurusan DPW PKB Lampung periode baru di Ballroom Hotel Grand Mercure pada Ahad, 8 Februari 2026.

Agenda itu dirangkaikan dengan Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) bagi jajaran pengurus.

Pada periode ini, PKB Lampung menyiapkan struktur besar hampir 150 pengurus, termasuk lebih dari 100 pengurus bidang yang tersebar di 30 bidang strategis.

Formasi ini disiapkan sebagai mesin organisasi menghadapi Pemilu 2029.

“Kepengurusan ini disusun untuk menjawab target besar PKB pada Pemilu 2029. Seluruh pengurus akan bergerak bersama. Target kami menjadi peraih suara terbanyak atau setidaknya posisi kedua di Lampung,” kata Nunik.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu menilai, kekuatan sumber daya pengurus, kader sesuai bidang, disiplin organisasi, dan kerja kolektif menjadi modal menaikkan perolehan suara.

Menurut Nunik, penguatan internal akan ditempuh melalui kaderisasi berjenjang dan berkelanjutan hingga 2029, baik lewat struktur partai maupun badan otonom.

Ia memperkenalkan konsep “politik kehadiran”: kader hadir dan bekerja untuk masyarakat tak hanya saat kampanye, tetapi secara terus-menerus.

Tiga puluh bidang dalam struktur DPW di antaranya pertanian, peternakan, perikanan, sosial, dan kesehatan akan disinergikan dengan program pemerintah, termasuk dukungan pada agenda swasembada pangan.

“Kader PKB dituntut aktif dalam pemberdayaan dan advokasi masyarakat sesuai kebutuhan sektor masing-masing,” ujarnya.

Ketua Panitia Pengukuhan DPW PKB Lampung Rolland Nurfa mengatakan, pengukuhan akan dihadiri Forkopimda Lampung, partai politik tingkat provinsi, ormas keagamaan.

Serta tokoh adat dan masyarakat, organisasi perempuan dan kepemudaan, anggota Fraksi PKB se-Lampung, serta pengurus DPC kabupaten/kota.