Eks FPI Lampung dan Sejumlah Tokoh Deklarasi Sikap, Soroti Isu Nasional hingga Polri

Rembe.com, Bandar Lampung –  Sejumlah tokoh dan sepuh pergerakan di Lampung berkumpul menyatukan pandangan atas berbagai isu kebangsaan yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Pertemuan berlangsung pada Minggu, 28 Februari 2026, di sebuah rumah makan di Jalan Wolter Monginsidi, Bandar Lampung.

Hadir dalam forum tersebut para mujahid dan mujahidah penggerak eks Front Pembela Islam (FPI), penulis, pengusaha, aktivis Islam, hingga pimpinan pondok pesantren. Turut hadir Tuan Guru Edy Azhari dan advokat Gunawan Pharrikesit.

Pertemuan digelar di rumah makan milik Hj. Fuad, yang diketahui pernah menjabat Ketua FPI Lampung sebelum organisasi itu dibubarkan pemerintah pada 2020.

Aktivis perempuan Lampung, Hj. Merry, mengatakan forum tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap situasi nasional.

“Kami tidak akan hanya berdiam diri terhadap kedzaliman di depan mata. Karena itu kami kembali bersatu, berkumpul, untuk menyikapi berbagai bentuk penindasan dan kebohongan yang sudah tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Menurut dia, kebersamaan itu bukan gerakan spontan tanpa arah. Mereka, kata Merry, berkomitmen melawan segala bentuk tindakan yang dinilai mencederai kebebasan berpikir dan mengancam keselamatan umat.

Gunawan Pharrikesit menambahkan, pertemuan tersebut merupakan inisiatif bersama untuk bermusyawarah dan bertukar informasi.

“Kami mengidentifikasi sejumlah persoalan yang harus segera disikapi,” kata dia.

Ia menyebut, forum itu juga terinspirasi oleh Gerakan Merebut Kedaulatan Rakyat (GMKR) yang sebelumnya digelar dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, salah satunya Said Didu.

Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut antara lain wacana bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang disebut-sebut digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Peserta forum menilai kebijakan itu perlu dikaji secara kritis, terutama terkait posisi politik luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel–Palestina.

Selain itu, mereka juga membahas program makan bergizi gratis serta agenda reformasi Polri yang dinilai belum menjawab harapan publik.

Forum tersebut menegaskan akan terus mengkaji perkembangan isu-isu nasional dan membuka ruang konsolidasi lanjutan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak pemerintah terkait sikap yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.