LPW Minta Presiden Copot Natalius Pigai, Mentri Tidak Paham Situasi

Rembes.com, Bandar Lampung – Ketua Lampung Police Watch (LPW), M.D. Rizani, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.

Desakan itu muncul menyusul pernyataan Pigai yang menolak wacana “tembak di tempat” terhadap pelaku begal yang dinilai memicu kegelisahan di tengah masyarakat.

Rizani menilai, pernyataan Pigai justru memperkeruh situasi dan berpotensi melemahkan langkah tegas aparat kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan.

“Perintahnya itu tembak di tempat, bukan tembak mati. Ini yang harus dipahami,” tegas Rizani dengan lantang dan komprehensif pada Jumat malam, (22/5/2026).

Ia menilai, istilah “tembak di tempat” sering disalahartikan sebagai tindakan membunuh, padahal dalam praktik kepolisian, tindakan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan pelaku.

“Tembak di tempat itu bukan peradilan jalanan. Itu upaya melumpuhkan, bukan untuk menghilangkan nyawa,” ujarnya.

Soroti Pemahaman Publik soal Tindakan Polisi

Rizani juga mempertanyakan anggapan bahwa polisi tidak boleh menggunakan senjata api dengan alasan HAM.

Menurutnya, penggunaan senjata oleh aparat merupakan bagian dari kewenangan yang diatur untuk menghadapi situasi berbahaya.

“Kalau semua orang bilang polisi tidak boleh menembak karena HAM, lalu untuk apa polisi dibekali senjata?” katanya.

Ia menegaskan, tidak semua tindakan penembakan oleh polisi berujung pada kematian.

“Apakah setiap polisi menembak pasti mati? Tidak. Itu untuk melumpuhkan,” tegasnya.

Rizani juga menyoroti kondisi di lapangan, di mana aksi kriminal seperti begal dinilai semakin berani, bahkan tidak segan melukai korban maupun aparat.

“Polisi saja bisa jadi korban. Apalagi masyarakat sipil,” ujarnya.

Ancaman Kriminalitas Dinilai Masih Tinggi

Menurut Rizani, pernyataan Kapolda Lampung terkait tindakan tegas belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Ia menyebut, aksi begal masih terus terjadi dan bahkan semakin nekat.

“Faktanya, begal masih terjadi. Tidak ada rasa takut,” katanya.

Rizani pun menilai, jika aparat tidak diberikan ruang untuk bertindak tegas, maka upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat akan semakin sulit.