Dari Hulu ke Hilir, Ikhtiar Menjinakkan Banjir Bandar Lampung

Rembes.com, Bandar Lampung – Di tengah denyut kota yang kerap diuji luapan air, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai merajut ikhtiar yang lebih utuh.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan Wali Kota Eva Dwiana menggelar rapat koordinasi lintas instansi di Ruang setempat pada Kamis (7/5/2026), guna merumuskan langkah penanganan banjir yang tak lagi parsial, melainkan menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Rapat ini bukan sekadar forum administratif, melainkan upaya menyatukan tafsir pembangunan antara wilayah atas dan bawah sebuah kesadaran bahwa air tak mengenal batas administratif, dan penanganannya pun tak bisa disekat oleh ego sektoral.

Gubernur Mirza menegaskan, banjir bukan hanya soal genangan, tetapi menyangkut keselamatan warga, wajah pembangunan kota, hingga kepercayaan investasi. Karena itu, penanganannya ditempatkan sebagai prioritas strategis pemerintah daerah.

Dalam kerangka itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar pada tahun 2026 untuk menyusun master plan pengendalian banjir di Kota Bandar Lampung.

Dokumen ini ditargetkan rampung pada Desember 2026, sebagai fondasi arah kebijakan jangka panjang.

Tak hanya memetakan wilayah rawan, master plan tersebut juga akan memuat basic design sebuah cetak biru teknokratis yang menjadi pijakan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kesadaran kolektif juga tercermin dalam rencana kolaborasi lintas wilayah, melibatkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran.

Sebab, air yang melimpah dari hulu tak pernah datang sendiri ia membawa konsekuensi yang harus ditanggung bersama.

Selain itu, rapat turut membahas pembangunan embung dan kolam retensi di titik-titik strategis.

Infrastruktur ini diharapkan menjadi “ruang jeda” bagi air, menahan laju sebelum memasuki kawasan perkotaan yang rentan.

Sementara itu, Wali Kota Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kota untuk berjalan seiring, menanggalkan sekat-sekat birokrasi demi satu tujuan kota yang lebih aman dari ancaman banjir.

“Sinergi adalah kunci,” demikian semangat yang mengemuka. Sebab persoalan banjir, yang selama ini berulang di sejumlah titik, hanya bisa diurai melalui kerja bersama yang konsisten dan berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap penanganan banjir di Kota Bandar Lampung tidak lagi bersifat reaktif, tetapi bergerak menuju tata kelola yang lebih terstruktur, terpadu, dan berpandangan jauh ke depan sebuah ikhtiar untuk berdamai dengan alam, tanpa menyerah pada keadaan.