Dua Nyawa Melayang, Ketua Hanura Lampung Sorot Kepemimpinan Eva Dwiana

Rembes.com – Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung pada Jumat, 6 Maret 2026.

Bencana yang berulang hampir setiap tahun ini menelan korban jiwa.

Dua orang dilaporkan meninggal dunia dan satu orang lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang setelah terseret arus deras.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mencatat korban pertama berinisial SA, 10 tahun, ditemukan meninggal dunia di wilayah Rajabasa.

Satu korban lain yang belum diketahui identitasnya ditemukan di kawasan Jalan Dr. Harun.

Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan hingga Jumat malam tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu korban yang dilaporkan hanyut saat banjir terjadi.

“Dua orang ditemukan meninggal dunia, masing-masing di Rajabasa dan di Jalan Dr. Harun. Sementara satu korban lainnya masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan,” kata Wahyu.

Banjir dipicu hujan deras yang mengguyur Bandar Lampung selama sekitar dua jam, dari pukul 14.00 hingga 16.00 WIB.

Curah hujan tinggi membuat sejumlah saluran drainase tidak mampu menampung debit air sehingga meluap ke permukiman warga.

Data sementara mencatat sedikitnya 38 titik di Bandar Lampung terdampak banjir dengan ketinggian air bervariasi.

Selain merendam rumah warga, banjir juga mengganggu arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

Bagi sebagian warga, banjir seperti ini bukan lagi peristiwa yang mengejutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, genangan dan luapan air hampir selalu mengikuti hujan deras di kota ini.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Lampung, Mukti Shoheh, menilai banjir yang berulang menunjukkan lemahnya pengelolaan tata kota, terutama sistem drainase.

“Ini kejadian yang terus berulang. Kota ini seperti tidak pernah belajar dari peristiwa sebelumnya. Padahal pada 2024 dan 2025 Bandar Lampung juga dilanda banjir besar,” kata Mukti pada Sabtu, (7/3/2026).

Menurut dia, pemerintah kota perlu mengevaluasi secara menyeluruh kapasitas sistem drainase yang ada.

Tanpa perencanaan yang komprehensif, banjir akan terus menjadi siklus tahunan yang berulang.

“Bandar Lampung berisiko mengalami krisis drainase kota apabila pengelolaan sistemnya tidak direncanakan secara serius dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Ia menilai pertumbuhan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur, serta berkurangnya kawasan resapan air memperbesar limpasan air hujan yang harus ditampung oleh saluran drainase kota.

Mukti juga mengkritik arah prioritas anggaran pemerintah kota yang dinilainya belum menyentuh persoalan mendasar masyarakat.

“Lebih baik mengentaskan persoalan yang nyata di depan mata daripada mengalokasikan anggaran untuk program yang tidak mendesak. Hukum tertinggi dalam pemerintahan adalah keselamatan warganya,” kata dia.

Ia meminta Wali Kota Bandar Lampung mengevaluasi program-program pembangunan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik.

“Pemerintah kota perlu meninjau ulang berbagai program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Keselamatan warga semestinya menjadi prioritas utama,” tandasnya.