Gubernur Mirza Evaluasi MBG Lampung, Soroti Standar dan Kesiapan Desa

Rembes.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Lampung, Selasa pagi, 20 Januari 2026.

Evaluasi dipimpin langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Rapat tersebut membahas pelaksanaan MBG Tahun 2025 sekaligus persiapan tugas Satuan Tugas MBG untuk Tahun 2026.

Evaluasi dilakukan menyusul berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.

Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Selain itu, kualitas menu dan kelayakan makanan juga menuai keluhan dari berbagai pihak.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai standar dan tujuan.

“Kami ingin melihat apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program ini,” ujar Mirza usai rapat.

Ia menegaskan penguatan standar operasional prosedur (SOP) menjadi perhatian utama, mencakup menu, infrastruktur dapur, hingga kualitas bahan pangan.

“Standarisasi harus diperkuat, baik menu, infrastruktur, maupun kualitas bahan makanan,” katanya.

Mirza juga menyoroti pentingnya keterkaitan MBG dengan penguatan ekonomi lokal. Menurut dia, kebutuhan bahan pangan untuk MBG idealnya dipasok dari wilayah setempat agar memberi dampak ekonomi langsung bagi desa.

“Lampung adalah daerah penghasil pangan, tetapi belum semuanya siap menyuplai kebutuhan MBG. Desa-desa perlu dipersiapkan agar mampu menyediakan bahan pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengakui, hingga kini masih banyak bahan makanan yang didatangkan dari luar daerah karena keterbatasan kesiapan di tingkat desa.

Pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota akan mendorong desa menjadi penyangga utama kebutuhan MBG.

Selain itu, Mirza memastikan pengelolaan dampak lanjutan program, termasuk pengelolaan sampah dari kegiatan MBG, mulai dijalankan dan terus dibenahi.

Evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan MBG ke depan, agar tujuan pemenuhan gizi anak sekaligus penguatan ekonomi lokal dapat berjalan beriringan.