Pemprov Lampung Tancap Gas 2026, Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Utama

Rembes.com – Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tahun 2026 sebagai momentum percepatan pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Fokus tersebut diarahkan pada sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga, terutama infrastruktur jalan, pendidikan vokasi, dan pelayanan publik.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Upacara Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda Provinsi Lampung) Tahun 2026 di Lapangan KORPRI, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung pada Senin, (5/1/2026).

Marindo menyebut upacara tersebut menjadi penanda dimulainya langkah yang lebih terarah dan solid di awal tahun. Menurut dia, 2026 bukan lagi fase penataan, melainkan fase akselerasi hasil pembangunan.

“Awal tahun ini menandai kesiapan kita untuk bekerja lebih terarah, lebih solid, dan melayani masyarakat dengan lebih sungguh-sungguh,” kata Marindo.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan diri pada fase peletakan fondasi pembangunan.

Fokus diarahkan pada penyelarasan kebijakan, penguatan kolaborasi antarlembaga, serta konsolidasi internal pemerintahan agar roda birokrasi berjalan seirama.

Memasuki 2026, hasil kerja tersebut mulai diarahkan langsung ke ruang hidup masyarakat.

Pemerintah mendorong pembangunan dari level paling dekat dengan warga, mulai dari penguatan desa, penggerakan pasar rakyat, peningkatan produktivitas pertanian, hingga pembenahan pelayanan publik agar lebih cepat dan mudah diakses.

Salah satu prioritas utama tahun ini adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Marindo menegaskan, kebijakan pembangunan jalan dilakukan secara selektif dan berbasis kepadatan penduduk serta intensitas aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pendekatan ini dilakukan agar setiap rupiah APBD benar-benar kembali ke rakyat, berputar di Lampung, dan memberi dampak nyata bagi mobilitas, konektivitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Pemprov Lampung menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pos-pos strategis, seperti infrastruktur jalan, pendidikan khususnya pelatihan dan pendidikan vokasi serta program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Marindo juga menekankan pentingnya peran Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah.

Menurut dia, ketertiban umum, kepastian hukum, dan rasa aman merupakan fondasi utama agar pembangunan dapat berjalan efektif.

“Tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur pimpinan daerah, pembangunan tidak akan berjalan optimal,” kata dia.

Menutup sambutannya, Marindo mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan Forkopimda untuk menjadikan 2026 sebagai tahun percepatan nyata, bukan sekadar slogan.

“Mari kita jadikan 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan, percepatan pelayanan, dan percepatan kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujarnya.