Didemo Soal Pendidikan, Ketua DPRD Lampung Janji Kawal Tuntutan Mahasiswa

Rembes.com, Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan komitmennya mengawal tuntutan seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan.

Pernyataan itu disampaikan saat merespons aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung pada Senin, (23/2/2026).

“Sebagai lembaga pengawas, DPRD berkomitmen mengawal aspirasi ini agar dapat diimplementasikan secara teknis oleh pemerintah daerah,” kata Giri.

Aksi tersebut menyoroti sejumlah persoalan pendidikan di Lampung.

Mahasiswa menyinggung alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam pos pendidikan, kesejahteraan guru honorer, hingga legalitas SMA Siger Bandar Lampung.

Giri mengapresiasi aspirasi mahasiswa yang dinilai murni untuk kepentingan publik. Ia memastikan DPRD akan meneruskan tuntutan itu ke ranah eksekutif untuk ditindaklanjuti.

“Kami akan terus mengawasi pelaksanaannya bersama Komisi V dan Pemprov agar membawa dampak positif bagi kemajuan Provinsi Lampung,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Giri didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Thomas Amirico, Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana, serta sejumlah anggota dewan.

Koordinator Aliansi Lampung Melawan sekaligus Ketua BEM Universitas Lampung, Aditiya Putra Bayu, menyebut aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi aspirasi strategis mahasiswa lintas kampus.

“Pendidikan bukan sekadar poros, melainkan jantung pembangunan bangsa. Namun, kami menilai prioritas nasional saat ini belum sepenuhnya berpihak pada sektor ini,” kata Aditiya.

Aliansi membawa enam tuntutan utama, antara lain pendidikan gratis tanpa diskriminasi, transparansi peningkatan anggaran pendidikan, serta relokasi siswa SMA Siger ke sekolah formal dengan beasiswa penuh.

Mereka memberi tenggat waktu 3×24 jam kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Lampung untuk merespons secara konkret.

Janji pengawalan telah disampaikan. Mahasiswa kini menunggu, apakah komitmen itu berhenti di ruang rapat atau benar-benar bergerak hingga ke meja kebijakan.